Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan sebanyak 80% dari 65,5 juta UMKM di Inonesia adalah dari kaum ibu yang bekerja mensejahterakan keluarga. Untuk itu, dia meminta masyarakat agar tidak menawar harga pada saat membeli produk UMKM.
“Ingat 80% dari 65,5 juta UMKM adalah para ibu-ibu yang bekerja satu niat untuk mensejahterakan anak anaknya dan mendidik anak dari SMP, SMA, SI dan S2, S3 dan didik anak anaknya jadi pemimpin bangsa,”kata Perry dalam Seremoni Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2023, Kamis, 27 Juli 2023.
Baca juga: BI Gratiskan Biaya Layanan QRIS UMKM, Tapi Ada Syaratnya
Kecuali, tambah Perry, diperbolehkan bila menawar dengan harga yang lebih tinggi. Masyarakat harus paham bahwa UMKM adalah ibu-ibu yang bekerja untuk membayar sekolah anak-anaknya.
Perry pun akan membuat UMKM naik kelas dengan go digitalisasi. Sebanyak 45 juta QRIS telah dilakukan dan sebanyak 30 juta digunakan oleh UMKM.
“Insyaallah 45 juta QRIS kami lakukan. 30 juta semuanya digunakan UMKM kita. Jadi UMKM langsung dapat duit. Kreatif dan inovatif mari bangun wastra Indonesia dengan inovatif,” ungkapnya.
Baca juga: Pemerintah Hapus Kredit Macet UMKM, Begini Kata Bank Spesialis UMKM
Selain itu, BI juga menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan, dan Fintech untuk melakukan sinergi dan kolaborasi agar UMKM terus maju dan mendukung perekonomian nasional. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Kandidat Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dan Donald Trump, saat ini tengah bersaing… Read More
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus tagih… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata upah buruh di Indonesia per Agustus 2024… Read More