News Update

Maxim Ajak Pemerintah dan Mitra Diskusikan Masa Depan Transportasi Daring

Poin Penting

  • Maxim gelar dialog lintas sektor dengan pemerintah dan mitra pengemudi untuk sinergi ekosistem transportasi daring.
  • Dukung regulasi dan UMKM, Maxim berpartisipasi dalam pembahasan tarif, komisi, dan pertumbuhan ekonomi digital.
  • Perlindungan mitra diperkuat melalui YPSSI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk keselamatan dan kesejahteraan pengemudi.

Jakarta – Maxim Indonesia menggelar diskusi panel dan dialog interaktif lintas pemangku kepentingan dengan tema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di kantor pusat Maxim Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi Maxim dengan lembaga pemerintah dari berbagai kementerian, guna mendorong keberlanjutan ekosistem transportasi digital di Indonesia.

Forum ini dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Perekonomian RI, Kementerian UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, dan mitra pengemudi Maxim.

Keikutsertaan berbagai stakeholders menegaskan pentingnya dialog bersama untuk merespons dinamika transportasi daring yang terus berkembang.

Baca juga: Perang Tarif Ojek Online, Gojek Bilang Gini

Dalam forum ini, Maxim menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan regulasi transportasi daring, termasuk struktur tarif dan komisi bersama Kementerian Perhubungan.

“Maxim juga mendukung upaya pengembangan pelaku usaha kecil dan menengah bersama Kementerian UMKM, serta berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui sinergi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian RI,” ujar Direktur Pengembangan Maxim Indonesia, Dirhamsyah.

Perlindungan dan Kesejahteraan Mitra Pengemudi

Dirhamsyah melanjutkan, Maxim juga memperkuat komitmen perlindungan mitra melalui Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI) untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan mitra pengemudi.

Selain itu, Maxim turut mendorong mitra mendapatkan proteksi tambahan melalui program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Ojol Harus Tahu! Pemerintah Beri Potongan Iuran BPJS hingga Separuh

Dirhamsyah menegaskan, transportasi daring kini menjadi elemen penting dalam ekonomi digital nasional. Selain menyediakan layanan mobilitas yang lebin efisien, sektor ini juga meningkatkan produktivitas masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui program kemitraan.

“Melalui forum ini, kami berharap dapat memetakan perkembangan kebijakan, memahami, dan merumuskan kolaborasi antarsektor secara berkelanjutan. Melalui skema kemitraan, Maxim juga mendukung fleksibilitas bagi mitra pengemudi untuk bekerja secara mandiri,” katanya.

“Dengan penerapan komisi aplikasi maksimal 15 persen, Maxim memberikan peluang lebih besar bagi mitra untuk meningkatkan pendapatannya, sekaligus menjaga tarif tetap terjangkau bagi pengguna,” imbuhnya.

Pemerintah Tegaskan Regulasi Inklusif dan Terbuka

Sementara itu, Kasubdit Angkutan Tidak Dalam Trayek, Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Utomo Harmawan, menegaskan pemerintah akan terus menghadirkan regulasi yang terintegrasi dan terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak.

“Pemerintah akan terus menghadirkan regulasi yang inklusif untuk mewujudkan ekosistem yang stabil dan terus bertumbuh. Kami juga terbuka terhadap saran dan masukan dari seluruh pihak, karena kebijakan yang efektif bisa lahir jika dirumuskan bersama dan mencerminkan kebutuhan para pelaku di lapangan,” jelas Utomo. (*)

Yulian Saputra

Berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri media. Saat ini bertugas sebagai editor di infobanknews.com. Sebelumnya, ia menulis berbagai isu, mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga olahraga.

Recent Posts

Bukti Potong PPh 21 Pensiun Kini Bisa Diunduh Online, Ini Cara Aksesnya

Poin Penting Bukti potong PPh 21 pensiun kini dapat diunduh secara daring melalui layanan TOOS… Read More

16 mins ago

Hasan Fawzi Kini Resmi Jabat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Poin Penting Hasan Fawzi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif… Read More

39 mins ago

Sah! Friderica Widyasari Dewi Resmi Jadi Ketua OJK Periode 2026-2031

Poin Penting Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner… Read More

59 mins ago

MA Lantik 7 Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031, Ini Daftar Lengkapnya

Poin Penting Mahkamah Agung RI melantik tujuh Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 di Jakarta pada… Read More

1 hour ago

DJP Catat 8,8 Juta SPT Tahunan Masuk per 24 Maret, Aktivasi Coretax Tembus 16,7 Juta

Poin Penting Pelaporan SPT Tahunan mencapai 8,8 juta hingga 24 Maret 2026, dengan aktivasi Coretax… Read More

2 hours ago

Menunggu Hasil Akhir Putusan ‘Kartel Pinjol’ KPPU

Poin Penting KPPU akan membacakan putusan perkara dugaan kartel pinjol pada 26 Maret 2026, menandai… Read More

2 hours ago