Nasional

Masyarakat Tolak Pembatasan Pembelian BBM Pertalite, Ini Alasannya

Jakarta – Kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite yang digulirkan oleh pemerintah mendapat penolakan berbagai pihak. Sebab, pembatasan jenis BBM subsidi tersebut bisa memicu antrean panjang di SPBU.

Ketua Umum Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono menyatakan penolakan kebijakan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Dia khawatir, pembatasan BBM dengan kandungan RON 90 tersebut akan menambah antrean di SPBU.

“Kami tidak setuju jika Pertalite dibatasi. Antrean akan semakin panjang nanti di SPBU,” katanya dikutip, Minggu (3/9).

Baca juga: Naik Lagi, Ini Harga Lengkap BBM Terbaru Pertamina 

Menurutnya, saat ini, sejumlah rekan profesi driver ojek online (ojol) membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh Pertalite. Kondisi ini terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia.

“Sekarang ini jika kita mau dapat Pertalite harus antre juga, kalau nanti dibatasi kan makin panjang,” bebernya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah meninjau ulang untuk membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Mengingat, Pertalite masih menjadi pilihan favorit bagi rekan profesi pengemudi ojek online karena harganya yang lebih murah dibandingkan jenis bahan bakar lainnya.

Senada, Yoseph (23), karyawan swasta mengaku keberatan dengan pembatasan penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite. Hal ini karena akan menyita waktu lebih lama karena kian memanjangnya antrean di SPBU.

“Pembatasan Pertalite nanti di pom bensin malah jadi antre panjang, apalagi ketika masyarakat pulang kerja kan sudah capek, ditambah harus antre,” keluhnya.

Untuk itu, dia ingin pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan pembatasan penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite.

“Menurut saya harus dikaji dulu sistem pembatasannya seperti apa, jangan sampai kebijakan ini malah menyusahkan masyarakat,” tukasnya

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membatasi BBM subsidi jenis Pertalite. Keputusan tersebut menyusul rencana kementerian untuk memberikan subsidi kepada BBM jenis Pertamax.

Baca juga: Driver Ojol Ngaku Tak Rugi Meski Harga BBM Pertamax Naik, Kok Bisa?

Padahal, Pertalite merupakan jenis BBM paling banyak digunakan oleh masyarakat.  Kementerian ESDM mencatat berdasarkan data realisasi tahun 2021, konsumsi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter (KL) atau merupakan BBM jenis bensin yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. 

Artinya konsumsi Pertalite hampir 80 persen di antara BBM jenis Bensin lainnya seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Premium.

Adapun, PT Pertamina (Persero) sedang melakukan uji coba pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertalite, di empat wilayah yaitu Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Timika.

Uji coba pembatasan Pertalite ini bertujuan supaya penyaluran subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran di masyarakat. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

AXA Mandiri Meluncurkan Produk Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera

Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More

7 hours ago

Bank NTT dan Bank Jatim Resmi Jalin Kerja Sama Pembentukan KUB

Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More

7 hours ago

Ekonomi RI Tumbuh 4,95 Persen di Kuartal III 2024, Airlangga Klaim Ungguli Singapura-Arab

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More

9 hours ago

AXA Mandiri Hadirkan Asuransi Dwiguna untuk Bantu Orang Tua Atasi Kenaikan Biaya Pendidikan

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More

11 hours ago

Sritex Pailit, Pemerintah Diminta Fokus Berantas Impor Ilegal dan Revisi Permendag 8/2024

Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More

11 hours ago

Pemerintah Bahas Revisi PP 51 Terkait Upah Minimum Provinsi

Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More

11 hours ago