Nasional

Masyarakat Tolak Pembatasan Pembelian BBM Pertalite, Ini Alasannya

Jakarta – Kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite yang digulirkan oleh pemerintah mendapat penolakan berbagai pihak. Sebab, pembatasan jenis BBM subsidi tersebut bisa memicu antrean panjang di SPBU.

Ketua Umum Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono menyatakan penolakan kebijakan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Dia khawatir, pembatasan BBM dengan kandungan RON 90 tersebut akan menambah antrean di SPBU.

“Kami tidak setuju jika Pertalite dibatasi. Antrean akan semakin panjang nanti di SPBU,” katanya dikutip, Minggu (3/9).

Baca juga: Naik Lagi, Ini Harga Lengkap BBM Terbaru Pertamina 

Menurutnya, saat ini, sejumlah rekan profesi driver ojek online (ojol) membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh Pertalite. Kondisi ini terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia.

“Sekarang ini jika kita mau dapat Pertalite harus antre juga, kalau nanti dibatasi kan makin panjang,” bebernya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah meninjau ulang untuk membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite. Mengingat, Pertalite masih menjadi pilihan favorit bagi rekan profesi pengemudi ojek online karena harganya yang lebih murah dibandingkan jenis bahan bakar lainnya.

Senada, Yoseph (23), karyawan swasta mengaku keberatan dengan pembatasan penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite. Hal ini karena akan menyita waktu lebih lama karena kian memanjangnya antrean di SPBU.

“Pembatasan Pertalite nanti di pom bensin malah jadi antre panjang, apalagi ketika masyarakat pulang kerja kan sudah capek, ditambah harus antre,” keluhnya.

Untuk itu, dia ingin pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan pembatasan penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite.

“Menurut saya harus dikaji dulu sistem pembatasannya seperti apa, jangan sampai kebijakan ini malah menyusahkan masyarakat,” tukasnya

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membatasi BBM subsidi jenis Pertalite. Keputusan tersebut menyusul rencana kementerian untuk memberikan subsidi kepada BBM jenis Pertamax.

Baca juga: Driver Ojol Ngaku Tak Rugi Meski Harga BBM Pertamax Naik, Kok Bisa?

Padahal, Pertalite merupakan jenis BBM paling banyak digunakan oleh masyarakat.  Kementerian ESDM mencatat berdasarkan data realisasi tahun 2021, konsumsi Pertalite sebesar 23 juta kiloliter (KL) atau merupakan BBM jenis bensin yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. 

Artinya konsumsi Pertalite hampir 80 persen di antara BBM jenis Bensin lainnya seperti Pertamax, Pertamax Turbo dan Premium.

Adapun, PT Pertamina (Persero) sedang melakukan uji coba pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Pertalite, di empat wilayah yaitu Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Timika.

Uji coba pembatasan Pertalite ini bertujuan supaya penyaluran subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran di masyarakat. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Dana THR 2026 Siap Dicairkan, Purbaya: Tinggal Tunggu Pengumuman Presiden

Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More

8 mins ago

Bank Mandiri Hadirkan Program Berbagi Takjil di Menara Mandiri Sudirman

Poin Penting Bank Mandiri sediakan berbuka puasa di Menara Mandiri lewat Livin’ by Mandiri. Program… Read More

47 mins ago

Bank OCBC NISP Mau Buyback Saham Rp1 Miliar, Ini Tujuannya

Poin Penting Bank OCBC NISP rencanakan buyback saham Rp1 miliar untuk remunerasi variabel manajemen dan… Read More

1 hour ago

BGN Janji Tindaklanjuti Menu MBG Ramadan yang Melenceng dari Anggaran

Poin Penting BGN siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik menu MBG Ramadan. Anggaran bahan baku MBG ditetapkan Rp8.000–Rp10.000 per… Read More

1 hour ago

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Januari 2026 Anjlok 14 Persen

Poin Penting Penerimaan kepabeanan dan cukai Januari 2026 tercatat Rp22,6 triliun (6,7 persen pagu APBN),… Read More

1 hour ago

KSPN Kritik Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih

Poin Penting Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk… Read More

1 hour ago