Masyarakat Makin Terbebani, Kebijakan Pemerintah Dorong Inflasi Lebih Tinggi

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Maret 2022 mencapai 0,66% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,95. Angka ini naik cukup tinggi bila dibandingkan bulan sebelumnya yang terkontraksi -0,02%. Kepala BPS, Margo Yuwono memperkirakan pada April ini akan ada beberapa hal yang berpotensi untuk menggerakkan angka inflasi.

“Ada demand yang polanya meningkat di bulan Puasa atau Lebaran sedangkan di sisi lain ada kebijakan pemerintah yang berpotensi untuk terjadinya inflasi. April ini dugaan saya tinggi (inflasi), karena ada banyak tekanan dari faktor eksternal,” jelas Margo pada paparannya dalam webinar Infobank dengan tema “Harga Kian Mahal, Recovery Terganggu?”, Kamis, 7 April 2022.

Memang, momentum bulan Puasa dan menjelang Idul Fitri turut mendorong permintaan beberapa bahan pokok. BPS sendiri mencatat terdapat peningkatan harga pada cabai merah, minyak goreng, dan telur ayam ras di Maret. Kemudian, bahan bakar rumah tangga dan emas perhiasan juga menjadi beberapa komoditas yang menyumbang inflasi.

Kemudian dari sisi kebijakan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang berpotensi meningkatkan inflasi sejak Januari lalu. Kebijakan tersebut adalah penyesuaian harga LPG pada 27 Februari 2022. penyesuaian harga BBM jenis Pertamax per 1 April 2022, dan penyesuaian PPN menjadi 11% di 1 April 2022.

Margo mengungkapkan, potensi peningkatan inflasi yang tinggi harus segera diantisipasi. Menurutnya ada beberapa dampak dan bahaya yang bisa timbul dari peningkatan inflasi yang tidak terkendali.

Pertama adalah dampak pada penurunan daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga saat ini memiliki share terbesar dari total PDB Indonesia. Kedua, inflasi yang tinggi di bahan pangan akan membebani masyarakat menengah bawah. Ketiga, inflasi yang tidak terkendali dalam jangka panjang akan menambah angka kemiskinan yang ada.

Keempat, inflasi yang tinggi terjadi akan menganggu kinerja mitra dagang yang akhirnya mengurangi output perekonomian. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya beban biaya produksi. Kelima dan terakhir adalah berkurangnya output perekonomian akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang akan menambah tingkat pengangguran.

Untuk itu, kelima dampak ini harus bida dihindari sebisa mungkin dengan menjaga angka inflasi tetap stabil. “Tentu saja kita tidak ingin inflasi ini berlanjut karena dampaknya bisa meluas kemana-mana,” tutup Margo. (*)

 

Editor: Rezkiana Nisaputra