Masuki Endemi, UMKM Harus Adaptasi di Era Ekonomi Digital

Jakarta – Pandemi membuat masyarakat beradaptasi dengan teknologi. Diprediksi ekonomi digital akan terus berlanjut, meski pandemi perlahan berubah jadi endemi, dan masyarakat kembali beraktifitas di luar ruangan. Di satu sisi, sektor UMKM pun harus mampu beradaptasi di tengah kondisi yang serba digital ini.

“Ke depan ekonomi digital terus memiliki prospek. Pandemi ini sudah merubah tatanan ekonomi, alokasi sumber daya. Dengan populasi kita yg besar, ada pangsa pasar. Kemudian ke depan generasi muda dan angkatan kerja produktif jg terus meningkat, mereka-mereka gen Z Alpha dst memiliki kemampuan yang luar biasa dan kreatif, dan teknologi kian meningkat,” ujar Kepala Center of Digital Economy and SMEs Indef, Eisha M Rachbini, 8 September 2022.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam menjawab tantangan dan kebutuhan ke depan, indonesia perlu talenta muda yang melek teknologi. “Ke depan talenta di bidang digital ini akan semakin dibutuhkan, sehingga saya berharap anak-anak muda sekarang bersemangat untuk menguasai berbagai bidang dalam dunia digital,” tutur Menko Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah juga telah memberikan berbagai dukungan untuk UMKM di tahun 2022 seperti Subsidi Bunga KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, PPh Final tarif 0% UMKM, dan perpanjangan restrukturisasi kredit.

Dalam laporan Digital Economy SEA, digital ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN dengan potensi nilai sebesar 146 miliar dolar di tahun 2025. UMKM juga menjadi tulang punggung perekonomian di indonesia karena mampu berkontribusi terhadap PDB mencapai 61% dan menyerap tenaga kerja hingga mencapai 97%.

Namun, di tengah gegap gempita digitalisasi, masih banyak UMKM yang tidak bisa menggunakan teknologi. Untuk itu diperlukan sinergi pemerintah maupun swasta melakukan literasi digital.

“Saya rasa meningkatkan literasi digital masyarakat indonesia terus diupayakan baik dari pihak pemerintah, maupun swasta. misalnya pemerintah, pemangku kebijakan nya kominfo, punya literasi digital.id. pihak swasta pun spt e-commerce jg memiliki program-program yg ditujukan kepada counterpart-nya,” jelas Eisha.

Menurutnya, digitalisasi ini adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga, agar tidak terjadi ketimpangan yang besar, stakeholder perlu mengikutsertakan pelaku UMKM yang saat ini dalam kondisi literasi digital nya rendah, karena keterbatasan, seperti infrastruktur digital tidak memadai, kemampuan dan skill terhadap teknologi rendah, maupun akses terhadap teknologi digital rendah karena tidak ada modal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan, perkembangan digitalisasi UMKM banyak didorong oleh demand dan supply di luar kebijakan pemerintah, walaupun pemerintah juga turut serta.

Berdasarkan hasil survei CORE, sebanyak 70% pelaku UMKM mengalami kenaikan pendapatan rata-rata 30% dengan tergabung dalam ekosistem digital.

“Artinya itu selama pandemi, memang kalau dilihat dari penjualan dibandingkan dengan belum pandemi tetap turun, tapi setidaknya dengan masuk dalam platform e-commerce dan e-payment, dia bisa terbantu tidak turun tajam , tidak sampai bangkrut. Manfaatnya di situ,” ucap Faisal.

Menurutnya, pemerintah patut mengoptimalkan pendampingan menyeluruh untuk bisa mengakselerasi digitalisasi UMKM. Hal itu perlu dilakukan untuk mendorong akselerasi adopsi teknologi digital agar UMKM tetap produktif dan dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

“Jadi ini harus utuh. Karena hanya dengan pendampingan yang terintegrasi dan utuh dari hulu sampai hilir, awal hingga akhir, ini yang bisa membuat pelaku usaha kecil dan mikro bisa betul-betul cepat berkembang dan bisa memanfaatkan platform digital untuk kemajuan usaha mereka,” tambahnya.

Dikatakan, tanpa adanya bimbingan utuh, pelaku usaha kecil-mikro memang bisa terbantu dengan bergabung dengan sistem pembayaran digital, tetapi tidak terlalu maksimal. Belum lagi pada mereka yang masih gagap digital. Pemerintah juga patut untuk telaten dalam pendampingan UMKM.

Rezkiana Nisaputra