Dia menilai belanja dalam RAPBN 2018 tengah dilema antara sebagai stimulus fiskal atau belanja di tahun politik. Pada RAPBN 2018, poltical budget cycle (Siklus Politik Anggaran) masih tampak jelas. Hal ini terlihat dari pola yang sama seperti APBN pada pemilu 2009 dan 2014, di mana belanja sosial akan meningkat.
Asal tahu saja, pada APBN 2009, belanja bantuan sosial meningkat sebesar 27,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pun demikian pada APBN 2013 atau H-1 tahun sebelum pemilu terjadi peningkatan sebesar 21,8 persen dibandingkan APBN 2012 sebesar 6,3 persen.
“Menjelang pemilu 2019, belanja perlindungan sosial telah curi start di APBN-P tahun 2017,” tukas Enny.
Baca juga: Shortfall Pajak Jadi Ancaman Target Penerimaan Negara
Perbandingan antara APBN-P 2016 dan APBN-P 2017, terdapat kenaikan belanja perlindungan sosial sebesar 16,08 persen. Kenaikan tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan RAPBN 2018 yang hanya sebesar 1,3 persen. Meski begitu, lanjut Enny, share belanja perlindungan sosial pada RAPBN-P 2018 mencapai 11,22 persen.
“Ini tertinggi ketiga setelah belanja Fungsi Pelayanan Umum dan Ekonomi. Indikator tersebut diperkuat dari jumlah Rumah tangga Sasaran (RTS) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang meningkat dari enam juta menjadi 10 juta Rumah Tangga,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting Aset industri pembiayaan 2025 terkontraksi 0,01 persen, dengan pertumbuhan piutang hanya 0,61 persen,… Read More
Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang menjadi… Read More
Poin Penting Maraknya penagihan intimidatif berdampak pada kebijakan perusahaan pembiayaan, yang kini memperketat prinsip kehati-hatian… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan kredit 2026 di atas rata-rata industri, sejalan dengan proyeksi… Read More
Info Penting Jual beli kendaraan STNK only dinyatakan ilegal, karena BPKB adalah satu-satunya bukti kepemilikan… Read More
Poin Penting Juda Agung resmi dilantik sebagai Wamenkeu untuk sisa masa jabatan 2024–2029 melalui Keppres… Read More