Dia menilai belanja dalam RAPBN 2018 tengah dilema antara sebagai stimulus fiskal atau belanja di tahun politik. Pada RAPBN 2018, poltical budget cycle (Siklus Politik Anggaran) masih tampak jelas. Hal ini terlihat dari pola yang sama seperti APBN pada pemilu 2009 dan 2014, di mana belanja sosial akan meningkat.
Asal tahu saja, pada APBN 2009, belanja bantuan sosial meningkat sebesar 27,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pun demikian pada APBN 2013 atau H-1 tahun sebelum pemilu terjadi peningkatan sebesar 21,8 persen dibandingkan APBN 2012 sebesar 6,3 persen.
“Menjelang pemilu 2019, belanja perlindungan sosial telah curi start di APBN-P tahun 2017,” tukas Enny.
Baca juga: Shortfall Pajak Jadi Ancaman Target Penerimaan Negara
Perbandingan antara APBN-P 2016 dan APBN-P 2017, terdapat kenaikan belanja perlindungan sosial sebesar 16,08 persen. Kenaikan tersebut lebih kecil bila dibandingkan dengan RAPBN 2018 yang hanya sebesar 1,3 persen. Meski begitu, lanjut Enny, share belanja perlindungan sosial pada RAPBN-P 2018 mencapai 11,22 persen.
“Ini tertinggi ketiga setelah belanja Fungsi Pelayanan Umum dan Ekonomi. Indikator tersebut diperkuat dari jumlah Rumah tangga Sasaran (RTS) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang meningkat dari enam juta menjadi 10 juta Rumah Tangga,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Jakarta - Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve atau The Fed kembali memangkas… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pencapaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar selama… Read More
Direktur Pemberdayaan dan Layanan UPZ CSR BAZNAS RI Eka Budhi Sulistyo (kanan) dan Seketaris Perusahaan… Read More
Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi tengah membrikan sambutan saat Musyawarah… Read More
Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Haryanto T. Budiman memberikan sambutan saat peluncuran program… Read More
Jakarta - Perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia (Home Credit) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan… Read More