Mastercard Komitmen Terus Hadir di Indonesia Pasca GPN

Jakarta — Perusahaan tekonologi jaringan pembayaran Mastercard berkomitmen untuk tetap hadir di Indonesia setelah peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Bank Indonesia (BI) pada akhir tahun lalu. Dengan penerbitan GPN, banyak yang mempertanyakan bagaimana kelanjutan bisnis perusahaan teknologi pembayaran yang telah ada di Indonesia sejak tahun 1990 ini.

Director Mastercard Indonesia Tommy Singgih menyatakan Mastercard kan terus mengikuti dan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dirinya juga mengatakan Mastercard siap apabila diberikan kesempatan untuk bisa berperan lebih dalam mendukung program-program pemerintah ke depannya. Apalagi regulator telah menyatakan perusahaan switching asing memiliki kesempatan untuk ikut berperan dalam GPN.

“Banyak hal yang bisa dilakukan dengan switching lokal. Secara teknis Mastercard bisa ambil bagian di GPN, namun kami melihat arahan dari regulator. Tentunya kami bisa jalin kerjasama ke arah sana,” ujar Tommy. Senin (27/8) di Jakarta.

Selain itu, Mastercard juga menunjukkan komitmen sebagai mitra di Indonesia melalui dukungannya terhadap perhelatan Asian Games 2018 yang saat ini tengah di gelar di Indonesia. Dengan jumlah pengunjung sekitar dua juta orang dari domestik maupun internasional Mastercard berupaya memberikan fasilitas dalam kemudahan bertrasaksi terutama dari segi pembayaran.

Baca juga: BI: Implementasi GPN Hemat Biaya Transaksi Rp17,77 Miliar Perhari

“Mastercard sebagai teknologi payment company dengan inovasi-inovasinya bisa memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bertransaksi. Jadi ini yang kita kedepankan.” Terang Tommy.

Mastercard juga telah bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Wanita Pengusaha Indonesia Pusat (IWAPI) dalam mensosialisasikan pembayaran non tunai untuk keperluan bisnis.

Tidak hanya dari segi bisnis, Tommy mengatakan Mastercard juga turut berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan mendorong penggunaan transaksi non tunai sesuai yang dicanangkan pemerintah. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi QR system code.

Tommy mengklaim melalui teknologi ini biaya yang dikeluarkan penerbit fasilitas pembayaran juga menjadi lebih murah bila dibandingkan harus membeli mesin EDC seharga US$ 200-US$ 300 per mesin. Meski demikian menurut Tommy Mastercard tidak bisa berjalan sendiri. Infrastruktur sistem pembayaran harus dibangun oleh karena itu, keterlibatan pemerintah pusat, daerah kemudian juga penyedia jasa teknologi juga sangat diperlukan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Sebelumnya Mastercard juga mendukung pemerintah dalam meningkatkan aspek pariwisata di indoneisa dengan meluncurkan Global Muslim Travel Index (GMTI). Melalui kegiatan ini, Indonesia bisa mengetahui berbagai kebiasaan turis asing di Indonesia seperti jumlah dana yang dihabiskan. (Dicky F Maulana)