30% Kartu Debit Mandiri Syariah Sudah Berlogo GPN
Jakarta — Perusahaan switching kartu pembayaran asal Amerika Serikat (AS) diklaim akan kembali menangguk untung dari bisnis jaringan pembayaran yang dimilikinya di Indonesia.
Berdasarkan pemberitaan Reuters, Mastercard dan Visa berhasil mendorong pejabat perdagangan AS agar memudahkan bisnis kedua perusahaan tersebut bisa tetap leluasa menjalankan bisnisnya di Tanah Air seperti sediakala. Di mana kedua perusahaan tersebut tetap bisa memproses transaksi tanpa harus memiliki perusahaan lokal sebagai pengelolanya di Indonesia.
Upaya lobi tersebut, sebagaimana diberitakan Reuters disampaikan lebih dari 200 halaman email komunikasi antara pejabat perdagangan AS dengan manajemen perusahaan kartu pembayaran tersebut.
Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia (BI) telah memperketat aturan sistem pembayaran untuk memuluskan berjalannya Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Bank sentral mendukung revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
Dalam aturan tersebut penyelenggara sistem elektronik harus memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana di Indonesia untuk penegakan hukum, perlindungan serta penegakan kedaulatan terhadap data warga negaranya.
Deputi Gubernur BI, Sugeng menegaskan, pihaknya tidak akan melonggarkan aturan GPN untuk Mastercard dan Visa. Penyelenggara asing harus bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) domestik.
“Sekarang kan sudah kerja sama asing, khususnya Mastercard dengan Artajasa (ATM Bersama). Sudah terealisir, mereka kerja sama,” tuturnya di Jakarta, Senin (7/10). (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More