Gedung BPJS Kesehatan. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diperkirakan akan tetap mengalami defisit anggaran pada tahun ini. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan mengaku masih terus berupaya untuk efisien dalam menghadapi defisit anggaran miliknya.
Walau begitu pihaknya mengaku menyerahkan sepenuhnya penanggulangan defisit anggaran tersebut kepada Pemerintah. Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso menyebut pihaknya memegang penuh komitmen dari pemerintah.
“Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah buat review, dan Kementerian Keuanga akan membantu . Sejauh ini komitmen pemerintah melalui APBN tidak perlu diragukan,” kata Kemal di Graha CIMB Niaga Jakarta, Rabu 12 September 2018.
Baca juga: Selesai Diaudit, BPJS Kesehatan Tunggu Suntikan Dana APBN
Dirinya sendiri menyebut, hingga saat ini BPJS Kesehatan bersama seluruh Kementerian terkait masih terus menjalin rapat kordinasi untuk merumuskan kebijakan tersebut.
“Realisasinya hampir satu minggu tiga hari rapat terus membahas berapa yang diperlukan. Dan mencairkan APBN tidak seperti membayar kredit. Prosesnya kami melakukan rapat dan harus di undangkan dulu,” tambah Kemal.
Sebelumnya, pihak BPJS Kesehatan sendiri telah memperkirakan pihaknya akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp 16,5 triliun hingga akhir 2018 mendatang. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan mengaku tengah berupaya mengefisiensi pengeluaran untuk mengurangi angka defisit tersebut.(*)
Poin Penting KB Bank melalui GenKBiz Yogyakarta mendukung wirausaha muda berbasis ESG dengan program inkubasi… Read More
Poin Penting OJK berencana menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari saat… Read More
Poin Penting KBMI 1 mencakup 59 bank atau 56 persen bank umum nasional. Meski aset… Read More
Poin Penting BSI resmi berstatus Persero sejak 23 Januari 2026 dan menegaskan fokus penguatan bisnis… Read More
Poin Penting CFX pangkas biaya transaksi hingga 50% untuk meningkatkan daya saing kripto nasional. Biaya… Read More
Poin Penting OJK menegaskan pelaksanaan demutualisasi bursa efek baru dapat dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan… Read More