Jakarta – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) diperkirakan masih berlanjut. Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) angka PHK di Indonesia sudah mencapai 17 ribu lebih. Pemerintah diharapkan dapat mengatasi maraknya PHK di perusahaan-perusahaan.
Namun demikian, menurut pengamat ekonomi Indosterling Capital, William Henley, sejauh ini pemerintah dinilai belum sigap dalam mengatasi terjadinya gelombang ribuan PHK di Indonesia pada tahun ini. Besarnya jumlah PHK menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sepele.
Dia mengungkapkan, jika pemerintah tidak bisa menangani permasalahan PHK, maka dalam kedepannya dapat berdampak buruk terhadap upaya perbaikan ekonomi nasional sekaligus memukul popularitas Joko Widodo (Jokowi) di mata publik. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengatasi persoalan ini.
“Meski pemberitaan seputar PHK ini mampu diredam oleh lahirnya sejumlah kasus besar di negeri ini namun sesungguhnya persoalan ini harus tetap menjadi perhatian serius dari pemerintah,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 16 Februari 2016.
Dia menambahkan, maraknya aksi PHK yang di lakukan perusahaan di Indonesia, membuat optimisme pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjadi terkendala. Penurunan harga BBM pada awal tahun ini, dianggap tidak akan berdampak signifikan ketika laju PHK tak bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.
Sedangkan terkait dengan wacana memberikan insentif bagi industri padat karya berupa keringanan pajak penghasilan dan tax allowance, sudah saatnya diberlakukan. Dia mengibaratkan kondisi yang terjadi sekarang sudah tergolong panggilan darurat yang harus segera dituntaskan dan dicarikan jalan keluarnya.
“Setidaknya ada lima industri padat karya yang perlu diberikan insentif tersebut, yaitu mebel, garmen, tekstil, mainan, dan alas kaki,” ucap William. (*) Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More