Masalah Distribusi Pupuk Subsidi Terus Berulang, Komisi VI: Apa Ada Mafianya?

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI M. Husni menyatakan keprihatinannya terhadap permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusiannya yang terus berulang tiap tahun. 

Ia menilai, pendistribusian pupuk subsidi tersebut seharusnya tepat waktu dan tepat sasaran. Husni menduga, ada yang salah dalam tata niaga pupuk, sehingga para petani sulit mendapatkan pupuk dan harga beras semakin mahal.

“Saya tidak tahu apakah di dalam urusan pendistribusian pupuk ini apakah juga ada mafia-mafianya, Pak? Karena sampai hari ini walaupun kita negara agraris, harga beras kita jauh lebih mahal daripada beras yang ada di luar negeri, (misalnya) Vietnam dan Thailand. Ini Tentunya ada sesuatu yang salah di dalam tata niaga pupuk kita ini,” katanya, dinukil laman dpr.go.id, Rabu (03/04).

Baca juga : Penuhi Permintaan Pasar Afrika, Produsen Pupuk Organik Ini Jaring Kandidat Demi Ekspansi Pabrik

Meski begitu, pihaknya mengapresiasi mengenai rencana produksi pupuk pada tahun 2024. Indonesia sendiri meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton dengan anggaran sebesar Rp26,6 triliun menjadi Rp53,3 triliun. 

Peningkatan volume jumlah produksi pupuk ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

“Kita apresiasi bahwa InsyaAllah penambahan daripada (pupuk) subsidi tersebut mudah-mudahan juga akan meningkatkan daya produksi petani. Kita juga berharap bahwa republik ini ke depan bisa akan swasembada pangan (dan) swasembada beras,” bebernya.

Baca juga : Gak Perlu Repot Lagi, Petani Kini Bisa Tebus Pupuk Subsidi di iPubers

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga meminta PT Pupuk Indonesia untuk menghitung baik-baik terhadap rencana pengembangan strategis PT Pupuk Indonesia yang akan membangun pabrik baru di Fakfak, Papua Barat. Hal ini mengingat masih ada daerah lain yang memang merupakan wilayah pertanian.

“Tolong dihitung baik-baik Pak, apakah itu (pembangunan pabrik baru) feasible Pak? Jangan membebani nanti keuangan negara, karena wilayah-wilayah pertanian itu umumnya paling banyak itu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Jadi tentunya sekali lagi saya ingin ingatkan Pak, bahwa subsidi itu buat petani yang pegang cangkul bukan petani yang pakai dasi,” pungkasnya. (*)