Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua periode kemiskinan hanya turun sebesar 2,22 persen poin.
Plt. Sekretaris Utama BPS Imam Machdi mengatakan tingkat kemiskinan dalam satu dekade terakhir menurun sebesar 2,22 persen poin atau berkurang sekitar 3,06 juta orang.
“Dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk miskin berkurang 3,06 juta orang atau turun 2,22 persen poin,” ujar Imam dalam Rilis BPS, Senin, 1 Juli 2024.
Baca juga: Per Maret 2024, Ada 25,22 Juta Orang RI Masih Hidup Miskin
Imam menyebutkan secara rata-rata jumlah penduduk miskin berkurang 300 ribu orang per tahunnya.
“Tingkat kemiskinan yang terendah dalam satu dekade ini,” katanya.
Lebih lanjut, kata Imam, penurunan kemiskinan terjadi di wilayah perdesaan dan perkotaan, dengan laju penurunan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan.
Pada Maret 2024 tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79 persen, sementara di perkotaan sebesar 7,09 persen.
Imam menjelaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 0,43 persen poin dan perkotaan turun 0,20 persen poin bila dibanding tahun lalu pada periode yang sama.
Baca juga: Tingkat Kemiskinan 2024 Diprediksi Turun, INDEF Ungkap Pendorongnya
Berdasarkan data BPS, pada Maret 2024, penduduk miskin Indonesia sebesar 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang, menurun sebesar 0,33 persen poin atau turun 0,68 juta orang bila dibandingkan Maret 2023.
Adapun, Jokowi berjanji hingga akhir masa kepemimpinannya atau di akhir 2024 akan menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen. Artinya, Jokowi masih belum bisa memenuhi janjinya untuk menurunkan angka kemiskinan ke level tersebut. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More