Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua periode kemiskinan hanya turun sebesar 2,22 persen poin.
Plt. Sekretaris Utama BPS Imam Machdi mengatakan tingkat kemiskinan dalam satu dekade terakhir menurun sebesar 2,22 persen poin atau berkurang sekitar 3,06 juta orang.
“Dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk miskin berkurang 3,06 juta orang atau turun 2,22 persen poin,” ujar Imam dalam Rilis BPS, Senin, 1 Juli 2024.
Baca juga: Per Maret 2024, Ada 25,22 Juta Orang RI Masih Hidup Miskin
Imam menyebutkan secara rata-rata jumlah penduduk miskin berkurang 300 ribu orang per tahunnya.
“Tingkat kemiskinan yang terendah dalam satu dekade ini,” katanya.
Lebih lanjut, kata Imam, penurunan kemiskinan terjadi di wilayah perdesaan dan perkotaan, dengan laju penurunan di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan.
Pada Maret 2024 tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79 persen, sementara di perkotaan sebesar 7,09 persen.
Imam menjelaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 0,43 persen poin dan perkotaan turun 0,20 persen poin bila dibanding tahun lalu pada periode yang sama.
Baca juga: Tingkat Kemiskinan 2024 Diprediksi Turun, INDEF Ungkap Pendorongnya
Berdasarkan data BPS, pada Maret 2024, penduduk miskin Indonesia sebesar 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta orang, menurun sebesar 0,33 persen poin atau turun 0,68 juta orang bila dibandingkan Maret 2023.
Adapun, Jokowi berjanji hingga akhir masa kepemimpinannya atau di akhir 2024 akan menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen. Artinya, Jokowi masih belum bisa memenuhi janjinya untuk menurunkan angka kemiskinan ke level tersebut. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More