Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong bank-bank BUMN untuk saling bersinergi. Salah satu sinergi yang dilakukan yakni dengan rencana pembentukan induk bank BUMN (holding). Langkah ini menjadi penting untuk mendongkrak daya saing bank-ban BUMN di pasar bebas ASEAN.
Rencana ini juga sejalan dengan empat bank BUMN yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), yang masih kalah dari segi aset dengan bank-bank asing dari Malaysia atau Singapura.
Ide penggabungan bank-bank pelat merah dianggap pelaku perbankan menjadi sesuatu yang positif. Menurut Direktur Utama BTN, Maryono, pihaknya mendukung kebijakan holding bank pelat merah tersebut. Pasalnya, lewat pembentukan induk bank BUMN atau holding, maka dari segi keuangan akan lebih efisien.
“Kan (kebijakannya) sudah disiapin untuk holdingnya perbankan BUMN. Nantinya, empat bank ini akan dibentuk satu holding. Nah, holding ini adalah untuk efisiensi,” ujar Maryono di Jakarta, Senin, 1 Februari 2016.
Diharapkan empat bank BUMN ini bisa berkoordinasi satu sama lain melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Terlebih, Kementerian BUMN terus mendorong pembentukan holding bank BUMN dengan cara meminta keempatnya mulai menciptakan produk-produk bersama yang diawali dengan ATM Himbara.
“Sebelum ada holding-nya ini, kami sudah bersatu dalam Himbara. Bagaimana kami melakukan efisiensi, antara lain banyak alternatif-alternatif untuk menurunkan suku bunga, itu lewat Himbara. Ini untuk menghadapi pasar bebas,” tukas Maryono.
Di tempat yang sama, Ketua Sub-Komite Corporate Gobernance, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Jos Lukuhay, sepakat dengan adanya holding BUMN. Kebijakan holding dan juga sinergi dianggap sangat penting agar tercapai efisiensi dan dan daya saing yang memumpuni.
“Kita bisa belajar dari Singapura dan Malaysia yang mempunyai holding BUMN yang kuat. Singapura ada Temasek Holdings sejak 1974 dan Malaysia ada Khazanah National Bhd sejsk 1993,” ucapnya.
Menurut dia, perkembangan BUMN Indonesia saat ini berada jauh di belakang loncatan Singapura dan Malaysia. Indonesia lebih mirip Thailand dan selangkah di belakang Filipina. “Singapura dan Malaysia bisa maju setelah mereka melakukan konsolidasi dan sinergi BUMN mereka,” paparnya
Untuk kasus Malaysia, kata dia, holding BUMN terutama di perbankan diputuskan hanya memiliki satu bank yang kuat, yakni Bank CIMB. “Ini bentuk konsolidasi yang diturunkan ke bawah dengan cara likuidasi, merger, dan internal acquisition,” tegas Jos.
Sebelumnya Deputi Bidang Jasa Keuangan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo pernah mengatakan, rencana holding bank BUMN masih harus dikonsultasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia memperkirakan, holding Bank BUMN akan lahir paling cepat 2018 mendatang.
Dengan pembentukan holding bank BUMN tersebut, nantinya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN akan tergabung dalam Indonesian Bank Holding Company (IBHC) dengan kedudukan yang setara. (*) Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa, data perdagangan saham pada pekan ini,… Read More
Bangkok – Perkembangan layanan pembayaran non tunai alias QR Code di Negeri Gajah Putih begitu… Read More
Jakarta – BNI Asset Management atau BNI AM kembali berkolaborasi dengan Mandiri Sekuritas menyelenggarakan kegiatan… Read More
Jakarta – PTPN Group bersama kementerian dan sejumlah institusi berkolaborasi meluncurkan program “Manis Swasembada Gula”.… Read More
Jakarta – Bangkok Bank sukses mengakuisisi 89,12 persen saham PT Bank Permata Tbk (BNLI) dari Standard Chartered Bank dan… Read More
View Comments
sepanjang masing masing Bank BUMN masih bisa mencetak laba..tidak perlu holding company..
apakah menjamin dengan holding company dapat menghasilkan laba yang minimal sama dengan saat ini..
Yang mereka pikirkan hanya efisiensi. Dan pasti akan ada PHK seperti halnya merger MANDIRI. Apakah pemerintah siap?
Masalah nya apakah Anda siap menghadap perubahan supaya tidak kena PHK??