Jakarta — Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, Pemerintah akan terus mendorong pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah di Indonesia. Dirinya bahkan optimis dan telah menargetkan kontribusi industri syariah terhadap perekonomian Indonesia dapat menyaingi negara lain seperti Mesir yang mencapai mencapai 9,8 persen dan Pakistan 10,5 persen.
“Kita ingin mengejar ekonomi syariah seperti negara yang penduduknya mayoritas Islam lain yang sudah lebih maju seperti mesir dengan keuangan syariah 9,5 persen dan Pakistan 10,4 persen,” ujar Ma’ruf Amin dalam pembukaan ISEF di Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Menurutnya, ekonomi keuangan syariah dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih Indonesia memiliki potensi yang kuat dengan penduduk yang mayoritas muslim. Ma’ruf Amin optimis ekonomi syariah umat dapat terus menyejahtrakan masyarakat ke depan di tengah ketidakpastian global.
“Saat ini kegiatan ekonomi umat masih tertinggal karena itu dengan keterlibatan umat yang semakin besar dalam kegiatan ekonomi syariah secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan lapisan masyarakat,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf Amin menambahkan, hingga saat ini kontribusi keuangan syariah di Indonesia masih mencapai 8,6 persen, sedangkan untuk perbankan syariah masih 5,6 persen dari total aset perbankan konvensional. (*)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Kandidat Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dan Donald Trump, saat ini tengah bersaing… Read More
Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus tagih… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata upah buruh di Indonesia per Agustus 2024… Read More