Jakarta – Bos Meta Mark Zuckerberg kembali melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 pekerja dan menutup 5.000 posisi lowong yang belum terisi.
“Selama beberapa bulan ke depan, para pemimpin organisasi akan mengumumkan rencana restrukturisasi yang berfokus pada perataan organisasi kami, membatalkan proyek dengan prioritas lebih rendah, dan mengurangi tingkat perekrutan kami,” kata Zuckerberg dikutip CNBC, Kamis, 16 Maret 2023.
Pemilik Facebook dan Instagram ini menyebutkan bahwa 2023 sebagai “tahun efisiensi” perusahaan. Efisiensi dilakukan agar perusahaan atau organisasi menjadi lebih kuat dan gesit.
“Organisasi yang lebih ramping akan menjalankan prioritas tertingginya lebih cepat,” ungkapnya.
Terlebih, menurut Zuckerberg, ketidakpastian ekonomi akan terus berlanjut. Oleh karenanya, Meta harus mempersiapkan kemungkinan bahwa realitas ekonomi baru ini akan berlanjut selama bertahun-tahun.
“Kami berharap (PHK) ada penurunan total biaya pengeluaran pada 2023 antara US$86 miliar hingga US$92 miliar,” ujar Zuckerberg.
Baca juga: Ambyar! GoTo Ingin Laba, Terpaksa PHK Ratusan Karyawan
Meta mengaku telah menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan perangkat AR/VR dan metaverse. Divisi Reality Labs perusahaan yang bertugas membuat metaverse kehilangan sekitar $13,7 miliar pada 2022 dengan pendapatan hanya $2,16 miliar.
Seperti diketahui sebelumnya, efisiensi PHK massal ini merupakan yang kedua kali diumumkan Meta dalam enam bulan terakhir.
Pada November 2022, Meta telah mengumumkan PHK yang berdampak pada 11.000 karyawan atau sekitar 13% dari total tenaga kerjanya.
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More