Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Erman Subekti)
Poin Penting
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi maraknya penggunaan jasa joki Coretax yang ramai media sosial (medsos). Fenomena ini tercermin dari banyaknya penawaran jasa yang beredar di platform Threads.
Salah satunya akun medsos @irilrahmanr yang membuka layanan pengurusan Coretax hingga pelaporan SPT Tahunan dengan harga mulai dari Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.
Merespons hal tersebut, Purbaya mengakui masih terdapat kelemahan pada desain sistem yang membuat pengguna kesulitan menggunakan Coretax, sehingga membuka celah praktik tersebut.
Baca juga: Laporan SPT 2025 Tembus 9,7 Juta dan Aktivasi Coretax 17,1 Juta, Ini Data Terbaru DJP
“Itu kalau ekonomi kan, kalau ada kesempatan pasti ada yang masuk ke situ. Tapi ke depan kita betulin sehingga Coretax nggak perlu pakai joki lagi. Kan desainnya agak cacat rupanya,” kata Purbaya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Senin 6 April 2026.
Purbaya mengatakan, desain Coretax saat ini dinilai kurang ramah bagi pengguna awam, sehingga dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan menawarkan jasa bantuan.
“Desain agak sulit dipakai orang biasa. Sehingga ada joki atau software interface yang bisa mengubah Coretax dengan orang-orang. Sekarang terlalu cepat, terlalu pendek waktunya kita betulin,” jelasnya.
Bendahara negara ini mengaku bahwa baru mengetahui adanya praktik joki Coretax tersebut dalam beberapa waktu lalu. Purbaya menilai, celah ini dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan praktik bisnis baru.
Baca juga: Masih Bingung Lapor SPT Tahunan Lewat Coretax? Simak Cara Mudahnya di Sini
“Karena saya baru tahu sebulan yang lalu, kurang dari sebulan lah bahwa ada ruang untuk orang masuk di tengah Coretax ke sana. Jadi seperti Coretax diciptakan kelemahan supaya ada bisnis di tengah,” ungkapnya.
Namun, Purbaya menegaskan pemerintah akan segera melakukan perbaikan agar sistem Coretax dapat digunakan secara mandiri tanpa perlu perantara.
“Nanti saya beresin,” tegas Purbaya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting: MK memutuskan hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi. KPK… Read More
Poin Penting OJK telah memblokir 33.252 rekening terindikasi judi online, meningkat dari sebelumnya 32.556 rekening.… Read More
Poin Penting OJK mencatat 53 rencana penawaran umum hingga Maret 2026, dengan 15 perusahaan di… Read More
Poin Penting OJK kaji universal banking, yakni integrasi layanan keuangan (perbankan, asuransi, investasi, fintech) dalam… Read More
Poin Penting IHSG dibuka menguat 0,19 persen ke level 7.002,69 pada awal perdagangan, berbalik dari… Read More
Poin Penting Harga emas di Pegadaian kompak turun pada 7 April 2026 setelah sebelumnya stabil… Read More