Properti; Pembangunan pesat. (Foto: Erman)
Jakarta–Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) siap mendukung dan mengawal sektor properti untuk terus tumbuh berkembang.
Caranya dengan terus melakukan konsolidasi, meningkatkan pedoman kerja dan standarisasi dari profesi penilai publik.
Ketua Umum MAPPI, Hamid Yusuf sendiri tak menampik, saat ini tak sedikit penilai properti yang masih nakal. Bahkan pemalsuan penilaian tidak hanya dilakukan si penilai secara pribadi tapi kadang ada orang dalam yang mendukung.
“Ini akan kita tindak tegas dan bisa kita cabut keanggotaan dan izinnya,” kata Hamid usai menghadiri forum seminar Property & Mortgage Summit 2016 yang diselenggarakan Infobank-Infobank Institute bekerja sama dengan perbanas, di Jakarta, Jumat, 19 Febuari 2016.
Jika pemalsuan penilaian tersebut marak dilakukan seperti di Amerika, potensi bable katanya bisa terjadi Karena tidak memperhatikan supply dan demand.
Oleh sebab itu, lanjut Hamid penyeleksian profesi penilaian telah diperketat. Karena sejak 2011 pertumbuhan jasa peniaian terus naik signifikan menjadi 6.137 penilai di 2015. Dimana dari jumlah tersebut ada sekitar 1.000 orang penilai yang tersertifikasi berasal dari perbankan. (*) Dwitya Putra
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More