Jakarta–Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) siap mendukung dan mengawal sektor properti untuk terus tumbuh berkembang.
Caranya dengan terus melakukan konsolidasi, meningkatkan pedoman kerja dan standarisasi dari profesi penilai publik.
Ketua Umum MAPPI, Hamid Yusuf sendiri tak menampik, saat ini tak sedikit penilai properti yang masih nakal. Bahkan pemalsuan penilaian tidak hanya dilakukan si penilai secara pribadi tapi kadang ada orang dalam yang mendukung.
“Ini akan kita tindak tegas dan bisa kita cabut keanggotaan dan izinnya,” kata Hamid usai menghadiri forum seminar Property & Mortgage Summit 2016 yang diselenggarakan Infobank-Infobank Institute bekerja sama dengan perbanas, di Jakarta, Jumat, 19 Febuari 2016.
Jika pemalsuan penilaian tersebut marak dilakukan seperti di Amerika, potensi bable katanya bisa terjadi Karena tidak memperhatikan supply dan demand.
Oleh sebab itu, lanjut Hamid penyeleksian profesi penilaian telah diperketat. Karena sejak 2011 pertumbuhan jasa peniaian terus naik signifikan menjadi 6.137 penilai di 2015. Dimana dari jumlah tersebut ada sekitar 1.000 orang penilai yang tersertifikasi berasal dari perbankan. (*) Dwitya Putra
Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke… Read More
Jakarta - PT PLN (Persero) meluncurkan program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) dan aplikasi New E-Arsip… Read More
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More