Properti; Pembangunan pesat. (Foto: Erman)
Jakarta–Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) siap mendukung dan mengawal sektor properti untuk terus tumbuh berkembang.
Caranya dengan terus melakukan konsolidasi, meningkatkan pedoman kerja dan standarisasi dari profesi penilai publik.
Ketua Umum MAPPI, Hamid Yusuf sendiri tak menampik, saat ini tak sedikit penilai properti yang masih nakal. Bahkan pemalsuan penilaian tidak hanya dilakukan si penilai secara pribadi tapi kadang ada orang dalam yang mendukung.
“Ini akan kita tindak tegas dan bisa kita cabut keanggotaan dan izinnya,” kata Hamid usai menghadiri forum seminar Property & Mortgage Summit 2016 yang diselenggarakan Infobank-Infobank Institute bekerja sama dengan perbanas, di Jakarta, Jumat, 19 Febuari 2016.
Jika pemalsuan penilaian tersebut marak dilakukan seperti di Amerika, potensi bable katanya bisa terjadi Karena tidak memperhatikan supply dan demand.
Oleh sebab itu, lanjut Hamid penyeleksian profesi penilaian telah diperketat. Karena sejak 2011 pertumbuhan jasa peniaian terus naik signifikan menjadi 6.137 penilai di 2015. Dimana dari jumlah tersebut ada sekitar 1.000 orang penilai yang tersertifikasi berasal dari perbankan. (*) Dwitya Putra
Poin Penting OJK mencabut izin usaha PT Varia Intra Finance (VIF) melalui SK Anggota Dewan… Read More
Poin Penting Amartha buka peluang IPO di Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari strategi pengembangan… Read More
Poin Penting OJK menilai bank KBMI I (modal inti hingga Rp6 triliun) masih berpeluang memperkuat… Read More
Poin Penting Amartha menyalurkan pembiayaan Rp13,2 triliun pada 2025, tumbuh lebih dari 20% secara tahunan,… Read More
Poin Penting BNI–Siemens Indonesia menjalin kerja sama pembiayaan Rp300 miliar untuk proyek dan modal kerja… Read More
Poin Penting Tensi geopolitik mendorong aliran dana ke USD, membuat rupiah tetap rentan meski sempat… Read More