Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons pertumbuhan ekonomi RI di kuartal I 2024.(Foto: Erman Subekti)
Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk memperluas pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian properti atau perumahan menjadi paling mahal Rp5 miliar.
Sebelumnya, kebijakan tersebut hanya berlaku untuk rumah paling mahal senilai Rp2 miliar. Pemberian insentif ini dilakukan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Baca juga: Insentif Beli Rumah Bebas PPN Bakal Beri Dampak Besar ke 185 Sektor Turunan
“PPN DTP diberlakukan bagi rumah dengan harga sampai Rp2 miliar di mana PPN 11 persen ditanggung pemerintah. Kita memperluas sampai rumah Rp5 miliar, namun PPN yang di DTP-kan hanya sampai Rp2 miliar,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Jumat 3 November 2023.
Artinya, kata Sri Mulyani, untuk harga rumah di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar masih membayar PPN seperti semula. Tetapi, pembebasan PPN hanya sampai dengan Rp2 miliar pertama ditanggung pemerintah.
Selanjutnya, fasilitas PPN DTP akan diberikan untuk pembelian 1 rumah per 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NPWP yang dimulai pada November 2023 hingga Desember 2024.
“Saat ini PMK ini sedang dalam tahap harmonisasi dan finalisasi untuk segera ditetapkan. Diharapkan terbit mulai November ini,” katanya.
Baca juga: Menkeu Anggarkan Rp3,2 Triliun untuk Insentif Sektor Perumahan
Adapun, implementasi PPN DTP akan dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, pemberian insentif pajak akan diberikan sebesar 100 persen pada November 2023 sampai Juni 2024. Kedua, pemberian insentif sebesar 50 persen untuk periode Juli hingga Desember 2024.
“Jadi dalam hal ini dari November 2023 hingga Juni 2024, PPN yang di DTP pemerintah adalah 100 persen, mulai periode Juli 2024 hingga Desember 2024 PPN DTP adalah hanya 50 persen,” jelasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More