Categories: Moneter dan Fiskal

Mantan Bos BI Sebut Tax Ratio RI Saat Ini Kalah Dibanding Era Soeharto

Jakarta – Guru Besar Bidang Ekonomi Internasional Nanyang Technological University Singapura Prof. J. Soedradjad Djiwandono, Ph.D yang juga Gubernur Bank Indonesia Periode 1993-1998 mengungkap, besaran tax ratio Indonesia saat masih kalah jauh dibandingkan periode di era Presiden Soeharto.

“Saya kira tantangan paling besar bagi pemerintah yang akan datang, terutama karena penerimaan pajak di Indonesiua itu jelek banget. Kita itu kalah dengan Laos, saya agak malu,” bebernya dalam Mid Year Banking & Economic Outlook 2024, Selasa, 2 Juli 2024.

Ia menjelaskan, ketika dirinya menjabat di pemerintahan era Presiden Soeharto, tax ratio Indonesia kala itu hampir menyentuh 16 persen. 

Baca juga: Kejar Thailand, Prabowo Ingin Rasio Pajak Indonesia Capai 16 Persen

Jika dibandingan tax ratio Indonesia pada 2023 hanya sebesar 10,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan ditargetkan sebesar 10,12 persen dari PDB dalam APBN 2024. 

“Kalau sekarang tax ratio kita hanya 10 persen bagaimana sih. Kita harus bisa menaikan itu,” jelasnya.

Untuk bisa menaikan tax ratio kata dia bisa dilakukan dengan kesungguhan efektivitas penarikan dan tidak ada kesempatan  untuk ‘kongkalikong’ dengan wajib pajak, lantaran kebiasaan curang tersebut justru akan mengurangi penerimaan.

Baca juga: Kuartal III-2023, Maybank Indonesia Raup Laba Sebelum Pajak Rp1,66 Triliun

“Kalau pejabat bilang, anda punya kewajiban pajak Rp1 miliar nih, tapi bayar aja Rp 600 juta, hanya anda kasih saya Rp200 juta. Jadi Anda dapat Rp200 juta, saya dapat Rp 200 juta. Ini katanya praktik yang begitu umum,” bebernya.

Ia meyakini, apabila praktik kongkalikong tersebut dihilangkan maka tax ratio Indonesia bisa melonjak sebesar 2 persen dari posisi saat ini. 

“Jadi ini tantangan besar namun bukan berarti tidak bisa diselesaikan,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Kinerja Himbara Turun, OJK Sebut Faktor Siklikal dan Berpotensi Rebound

Poin Penting OJK menilai penurunan kinerja bank Himbara bersifat siklikal akibat faktor global dan pelemahan… Read More

1 hour ago

Tugu Insurance Wujudkan Kepedulian terhadap Alam melalui Program Tugu Green Journey

Poin Penting Tugu Insurance menjalankan program Tugu Green Journey dengan mendaur ulang 1,7 ton limbah… Read More

2 hours ago

Kasus Dugaan PHK Mie Sedaap Didalami Menaker, Ini Perkembangannya

Poin Penting Kemnaker masih menyelidiki dugaan PHK sekitar 400 pekerja PT Karunia Alam Segar, produsen… Read More

3 hours ago

Laba CIMB Niaga (BNGA) 2025 Tumbuh Tipis jadi Rp6,93 Triliun

Poin Penting CIMB Niaga mencatat laba bersih Rp6,93 triliun pada 2025, tumbuh tipis 0,53% secara… Read More

3 hours ago

OJK dan Inggris Luncurkan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim, Ini Targetnya

Poin Penting OJK dan Pemerintah Inggris Raya membentuk Kelompok Kerja Pembiayaan Iklimuntuk mempercepat pembiayaan iklim… Read More

4 hours ago

IHSG Ditutup Lanjut Merosot 1,04 Persen, Ini Penyebabnya

Poin Penting IHSG ditutup turun 1,04 persen ke level 8.235,26 akibat sentimen negatif dari kebijakan… Read More

4 hours ago