Jakarta–PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) siap mendirikan unit usaha syariah (UUS) di semester dua tahun ini. Alasannya, potensi dana-dana dari syariah jangka panjang sangat menarik.
Direktur Utama SMI Emma Sri Martini menyebut sumber-sumber dana syariah seperti dana haji dan juga dana-dana dari Timur Tengah, banyak yang membutuhkan penempatan aset. Padahal, produk-produk perbankan syariah, jumlahnya terbatas.
“Dana haji itu misalnya, kita bisa gunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sifatnya sama-sama panjang,” sebut Emma di kantornya, Kamis, 9 Juni 2016.
Menurut Emma, ke depan, pendirian UUS menjadi salah satu langkah SMI untuk bisa bertransformasi dan berperan lebih besar bagi pembangunan infrastruktur, seperti yang diamanatkan pemerintah.
Direktur Pembiayaan dan Investasi SMI Edwin Syahruzad menambahkan, bila UUS yang direncanakan SMI sudah memiliki beberapa bidikan proyek yang bisa dibiayai secara syariah. Salah satunya adalah proyek pembangkit listrik senilai Rp300 miliar. Sampai akhir tahun ini, Edwin sudah memiliki beberapa proyek strategis yang siap dibiayai dengan prinsip syariah.
Pembiayaan syariah untuk proyek infrastruktur, kata Edwin, bisa menggunakan beberapa prinsip sepei ijarah muntahia bittamlik (IMBT), murabahah, musyarakah mutanaqisah (MMQ) dan Mudharabah Muqayyah on Balance Sheet (MMOB). (*) Gina Maftuhah
Editor: Paulus Yoga
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More