Pameran UMKM; Sektor ritel. (Foto: Budi Urtadi)
Potensi kredit UMKM di kawasan Jawa Timur diyakini Bank Mandiri masih sangat besar. Gina Maftuhah
Malang–PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan penyaluran kredit UMKM di Jawa Timur tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,5 triliun menjadi Rp4,5 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan pertumbuhan kredit UMKM perseroan di Jawa Timur sebesar 35%.
Senior Vice President Kredit Regional Jawa Timur Sugeng Hariadi menyebut, penyaluran kredit UMKM di Jawa Timur dipusatkan pada lima sektor usaha unggulan. Beberapa di antaranya adalah usaha kos-kosan, sembako, industri rumahan dan juga ritel.
“Di Jawa Timur ini potensi untuk kredit UMKM masih sangat besar. Sampai akhir Juni, pertumbuhan kredit UMKM sudah naik Rp800 miliar menjadi Rp3,8 triliun,”sebut Sugeng di Malang, belum lama ini.
Sugeng mendata, setidaknya ada 4,2 juta potensi debitor UMKM di Jawa Timur. Dari angka ini, nasabah UMKM Bank Mandiri baru sekitar 115 ribu.
Sampai bulan Juni, dia menyebut, Bank Mandiri sudah menyalurkan kredit sebesar Rp46 triliun. Bila dibandingkan dengan angka ini, maka porsi penyaluran kredit UMKM Mandiri di Jawa Timur masih terbilang cukup kecil karena bahkan tidak mencapai 10 persen dari total penyaluran kredit. “Di Jawa Timur market share kredit UMKM kita nomor dua,” tambahnya.
Adapun sampai akhir semester satu ini, tingkat kredit macet untuk UMKM Mandiri berada di angka tiga persen (gross). (*)
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More