Jakarta – PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri) terus menggenjot distribusi uang elektroniknya. Hal tersebut didukung oleh upaya pemerintah yang pada Oktober tahun ini secara resmi akan menerapkan transaksi elektronik di gardu tol yang berada di seluruh wilayah Indonesia.
Kondisi itu tentunya akan berdampak pada bisnis uang elektronik yang diterbitkan oleh perusahaan.
Hingga pertengahan tahun ini saja, salah satu BUMN perbankan ini berhasil menerbitkan sebanyak 9,61 juta kartu dengan rata-rata transaksi perbulan mencapai 36,8 juta transaksi.
Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan saat ini kartu e-money perseroan sudah dapat digunakan di 4.807 merchant dengan jumlah outlet mencapai lebih dari 111,8 ribu unit di seluruh Indonesia.
“Total nilai transaksinya mencapai Rp424,4 miliar per bulan,”katanya usai paparan publik di Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.
Nilai transaksi bulanan tersebut sudah mencapai 84,88% dari target transaksi bulanan pada tahun ini yang dipatok diangka Rp500 miliar.
Lebih lanjut dirinya mengatakan dengan terus bertambahnya jumlah uang elektronik maka secara bersamaan efisiensi dalam transaksi keuangan juga akan meningkat. Disamping itu, hal tersebut juga merupakan bentuk dukungan perusahaan dalam menciptakan less cash society.
Menyoal potensi pendapatan uang elektronik perusahaan di gardu tol, Bank Indonesia selaku regulator mempersilahkan bank mengenakan komisi tambahan saat melakukan pengisian saldo uang elektronik yang digunakan untuk membayar jasa tol. Pengenaan komisi tersebut tertuang dalam revisi Peraturan Bank Indonesia terkait uang elektronik. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More