Gedung Bank Muamalat Indonesia. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) disebut ditunjuk untuk melalukan upaya penyelamatan pada bank syariah pertama Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Tbk.
Menanggapi hal tersebut Plt Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) Sulaiman Arif Arianto secara tegas menyatakan tidak ada rencana untuk menyuntikan dana ke Bank Muamalat hingga saat ini.
“Sampai sekarang belum ada (rencana suntik dana). Belum ada memang. Kalau soal itu tanya kepada Kementerian BUMN,” jelas Sulaiman usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa 26 November 2019.
Bank Muamalat memang belum terlepas dari permasalahan keuangan. Langkah penyuntikan modal memang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja Bank Muamalat. Pada Semester I, laba bersih Bank Muamalat hanya Rp5,08 miliar, anjlok 95 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp103,7 miliar.
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI juga berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas persoalan Muamalat. Pembentukan panja dilakukan agar pembahasan dapat dilakukan mendalam bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di waktu sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyampaikan, sejauh ini bank-bank BUMN terlihat minat untuk menanamkan modalnya ke Bank Muamalat. Meski begitu, ke depannya Komisi XI DPR tak akan menutup pintu jika ada investor asing yang ingin memperkuat modal bank syariah pertama di Indonesia itu.
“Asing boleh, BUMN boleh. Asal business to business, datang bukan karena kasihan. DPR mendorong OJK membuat keputusan yang tepat,” kata Fathan.
Fathan menambahkan, berdasarkan pembahasan selama ini, suntikan modal yang dibutuhkan Bank Muamalat sekitar Rp8 triliun. Hal itu menengok dari nilai rights issue Bank Muamalat yang bisa mencapai angka itu. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More