Gedung Bank Muamalat Indonesia. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) disebut ditunjuk untuk melalukan upaya penyelamatan pada bank syariah pertama Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Tbk.
Menanggapi hal tersebut Plt Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) Sulaiman Arif Arianto secara tegas menyatakan tidak ada rencana untuk menyuntikan dana ke Bank Muamalat hingga saat ini.
“Sampai sekarang belum ada (rencana suntik dana). Belum ada memang. Kalau soal itu tanya kepada Kementerian BUMN,” jelas Sulaiman usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa 26 November 2019.
Bank Muamalat memang belum terlepas dari permasalahan keuangan. Langkah penyuntikan modal memang dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja Bank Muamalat. Pada Semester I, laba bersih Bank Muamalat hanya Rp5,08 miliar, anjlok 95 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp103,7 miliar.
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI juga berencana membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas persoalan Muamalat. Pembentukan panja dilakukan agar pembahasan dapat dilakukan mendalam bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di waktu sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyampaikan, sejauh ini bank-bank BUMN terlihat minat untuk menanamkan modalnya ke Bank Muamalat. Meski begitu, ke depannya Komisi XI DPR tak akan menutup pintu jika ada investor asing yang ingin memperkuat modal bank syariah pertama di Indonesia itu.
“Asing boleh, BUMN boleh. Asal business to business, datang bukan karena kasihan. DPR mendorong OJK membuat keputusan yang tepat,” kata Fathan.
Fathan menambahkan, berdasarkan pembahasan selama ini, suntikan modal yang dibutuhkan Bank Muamalat sekitar Rp8 triliun. Hal itu menengok dari nilai rights issue Bank Muamalat yang bisa mencapai angka itu. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More