Jakarta – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengaku, akan ada dana repatriasi tax amnesty (pengampunan pajak) sebesar Rp8,5 triliun yang bakal masuk ke Bank Mandiri.
Pasalnya, saat ini dana tersebut belum disetor ke Bank Mandiri karena pemilik dana masih dalam proses pengisian formulir permohonan amnesti pajak di kantor pajak.
“Sudah menyatakan bahwa mereka minat repatriasi Rp8,5 triliun,” ujar Direktur Finance and Treasury Bank Mandiri Pahala N Mansury di Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2016.
Dia mengatakan, sampai saat ini dana yang masuk terkait amnesty ini belum terlalu banyak. Menurutnya, perseroan sendiri baru menampung dana repatriasi sebesar Rp100 miliar.
“Tapi yang sudah masuk Rekening Dana Nasabah (RDN) belum terlalu banyak, khusus repatriasi Rp100 miliar, tapi optimis, mereka masih menentukan masuk instrumen mana,” tukasnya.
Sementara itu, lanjut dia, perseroan telah menyiapkan beberapa instrumen investasi sebagai pilihan bagi pelaku baik deposito hingga surat utang.
“Tahun ini kami menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I Rp5 triliun dan tahap II pada kuartal I 2017 sebesar Rp5 triliun yang masih dalam masa program pengampunan pajak,” papar Pahala.
Sedangkan dana tebusan program tax amnesty yang masuk ke Bank Mandiri, kata dia, masih didominasi oleh domestik. Bank Mandiri merupakan salah satu dari 77 bank persepsi yang menerima uang tebusan tax amnesty. (*)
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More