Ilustrasi: Pertumbuhan ekonomi Indonesia/Erman Subekti
Jakarta – Banyak negara berusaha naik kelas menjadi negara yang rakyatnya sejahtera dengan pendapatan perkapita di atas USD13.845. Menurut data The Asian Post Research, setidaknya ada 90 negara yang berusaha lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (medium income trap), sementara terdapat 23 negara yang rakyatnya merana karena memiliki pendapatan per kapita USD1.135 ke bawah.
Di Asia Tenggara hanya satu negara yang berstatus negara kaya yaitu Singapura. Malaysia dalam dua tahun ke depan diprediksi bakal melompat menjadi negara kaya karena pendapatan per kapita per medio tahun lalu telah mencapai USD13.034.
Baca juga: Visi Indonesia 2045: Langkah Strategis ke Depan
Sementara, Indonesia yang sudah sejak 1982 menjadi negara berpendapatan menengah masih terjebak dalam medium income trap karena sampai tahun lalu memiliki pendapatan per kapita USD4.919,7.
Pemerintah menargetkan Indonesia naik menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 pas ulang tahun yang ke-100. Namun, itu pun masih bersifat asumsi jika rata-rata pertumbuhan ekonomi bisa mencapat 6% hingga 7% per tahun.
Sementara, pertumbuhan ekonomi sepanjang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 hingga 2023 rata-rata hanya 4,11% per tahun. Artinya, Indonesia Insya Allah sudah menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045 jika pertumbuhan ekonomi di atas 6% per tahun.
Baca juga: Berpotensi Jadi Anggota OECD, Ini Keuntungan yang Didapatkan RI
Menurut perhitungan The Asian Post Research, Indonesia bisa lebih cepat keluar dari medium income trap pada 2038 kalau rata-rata pertumbuhan 7% per tahun. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi 7% yang pernah dijanjikan Jokowi pada kampanye politik 2014 tidak pernah terjadi, karena terhalang oleh sederet penyakit ekonomi yang tak terselesaikan seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, dan suburnya rente ekonomi. Bahkan, kue pembangunan ekonomi yang tidak menetes ke bawah (trickle down effect) telah melebarkan gap antara yang kaya dan yang miskin. (*) KM
Poin Penting Presiden Prabowo memerintahkan penertiban PBPH bermasalah, termasuk verifikasi, audit, dan pencabutan izin perusahaan… Read More
Poin Penting Garudafood dan Pemkab Gorontalo menandatangani MoU untuk pengembangan pertanian kacang tanah Rachmat Gobel… Read More
Poin Penting Pemerintah memperluas relaksasi KUR bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan… Read More
Poin Penting BRI rebranding jadi bank universal disertai transformasi bisnis dan budaya kerja. UMKM tetap… Read More
Poin Penting OJK resmi mencabut izin usaha BPR Bumi Pendawa Raharja di Cianjur karena bank… Read More
Poin Penting BSI siapkan uang tunai Rp15,49 triliun untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah selama periode… Read More