Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Pribadi Prabowo, DPR: Hindari Boros APBN

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam tahap uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah langkah yang tepat untuk menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Dasco, karena program ini masih dalam tahap uji coba, pendanaan dari dana pribadi tidak menjadi masalah.

“Nah, karena kita ingin begitu APBN turun, program berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada pemborosan APBN. Maka, di beberapa titik itu menggunakan dana pribadi. Namanya uji coba kan belum program resmi, sehingga menurut saya tidak ada masalah kalau dibiayai seperti itu,” ujar Dasco dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.

Baca juga: Biaya Makan Bergizi Gratis per Porsi Rp10 Ribu di Kaltim Dinilai Tak Cukup

Dasco mengungkapkan, dana pribadi Prabowo tidak sepenuhnya digunakan untuk mendanai uji coba program ini. Sebagian pendanaan berasal dari kontribusi para pendukung dan simpatisan yang mendukung inisiatif tersebut.

“Tidak semua pembiayaan uji coba ini berasal dari Pak Prabowo. Banyak simpatisan dan pendukung yang bergotong royong secara swadaya untuk mendukung pelaksanaan di beberapa daerah. Kalau itu dilakukan dalam batas kemampuan, ya tidak perlu meminjam,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Meski uji coba masih berlangsung, Dasco mengakui bahwa terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut wajar dan menjadi peluang untuk melakukan evaluasi serta perbaikan sebelum program resmi dijalankan dengan dana APBN.

Baca juga: Ada Makan Bergizi Gratis, Luhut Optimistis Ekonomi 8 Persen Tercapai

“Hal ini justru berguna sebagai bahan evaluasi agar ke depan ada perbaikan di mana pun yang kurang. Dengan begitu, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini bisa lebih optimal,” tutup Dasco.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu inovasi pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaannya. (*)

Editor: Yulian Saputra