Makan Bergizi Gratis Masuk dalam Tujuh Program Unggulan Pemerintah di APBN 2025

Jakarta –  Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan sejumlah kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2025 menurut bidang agenda pembangunan sebagai program unggulan pendukung strategi jangka pendek dalam APBN. Salah satunya, yakni di bidang kesehatan diarahkan untuk memberikan asupan makanan bergizi kepada masyarakat.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DJA Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengatakan pada program unggulan pendukung strategis jangka pendek di bidang kesehatan, pemerintah akan mengakselerasi penurunan stunting hingga makan bergizi bagi masyarakat.

“Bidang kesehatan kita akan mengakselerasi penurunan stunting, menjaga kesehatan masyarakat, termasuk memberikan asupan makanan bergizi kepada masyarakat,” ujar Rofyanto dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa, 30 Juli 2024.

Baca juga: Ipar Prabowo Lebih Pilih Makan Bergizi Gratis Ketimbang IKN, Begini Tanggapan DPR

Adapun terdapat tujuh program unggulan belanja pemerintah pusat menurut bidang agenda pembangunan selain di bidang Kesehatan, terdapat juga di bidang pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Lalu, bidang perlindungan sosial diarahkan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. Sementara bidang infrastruktur diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Baca juga: Gugus Tugas Prabowo Bantah Komunikasi dengan Ekonom Soal Makan Gratis Rp7.500

Selanjutnya, bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan, dan kualitas pangan. Sedangkan bidang Perluasan Hilirisasi Industri diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja.

Serta, bidang penguatan investasi diarahkan untuk untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. (*)

Editor: Galih Pratama