Ekonomi dan Bisnis

Luhut Sebut Prabowo Setuju Pembentukan Family Office, tetapi Dijegal Satu Kementerian

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto menyetujui usulan pembentukan family office.

Meski begitu, Luhut mengatakan, rencana tersebut terhenti. Pasalnya, terdapat satu kementerian yang tidak menyetujui pembentukan family office yang akhirnya didahului oleh negara tetangga, Malaysia.

“Saya misalnya mengusulkan membuat family office. Family office saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang, bang setuju. Kita kerjakan. Tapi berhenti di satu kementerian hanya karena enggak ngerti kenapa. Tahu-tahu Malaysia mengumumkan, kita kehilangan momentum,” ujar Luhut dalam Diskusi Kompas 100 CEO Forum di IKN, Jumat, 11 Oktober 2024.

Baca juga: Sri Mulyani Bocorkan Insentif Pajak Family Office di Indonesia

Luhut menyebut, dirinya telah bertemu sejumlah orang kaya yang mendukung pembentukan family office di Indonesia. Menurutnya, terdapat 28 ribu orang yang punya uang ingin memarkir dananya di RI.

“Kalian bikinlah ini, ini. Kita study ke mana? Ke Singapura, bawa ke Hong Kong, pergi ke Abu Dhabi. Saya kirim tim semua sana, saya ketemu mereka. Tapi berhenti. Saya bilang presiden terpilih 2 minggu lalu,” pungkasnya.

“Dia bilang begini, Mr. President, look at Malaysia dulu kita. Sudah bang nanti kalau kita cepat aja. Ini saya optimis dengan presiden terpilih ini,” tambahnya.

Baca juga: Target Ekonomi 8 Persen ‘Dinyinyirin’, Prabowo: Tunggu Tanggal Mainnya!

Dia menambahkan bahwa Presiden terpilih Prabowo bukan hanya berpikir secara kontinuitas, tetapi juga mengakselerasi yang sudah ada.

“Dan itu penting, karena kalau tidak momentum hilang. Ingat, jangan lupa bonus demografi kita hanya sampai 2035. Kalau kita lewat itu, kita tidak bisa high income country. Kita akan dalam middle income trap,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Purbaya Ungkap Pengadaan Motor Listrik untuk SPPG Sempat Lolos Meski Ditolak

Poin Penting Menkeu Purbaya akui miskomunikasi, sebagian pengadaan motor listrik untuk SPPG ternyata sempat disetujui.… Read More

32 mins ago

Tak Perlu Ribet Tukar Uang, Belanja di Korea Selatan Kini Cukup Scan QR Livin’ by Mandiri

Poin Penting Livin’ by Mandiri hadirkan QR antarnegara di Korea Selatan, memungkinkan transaksi QRIS tanpa… Read More

1 hour ago

Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi RI 2026 ke 4,7 Persen, Purbaya: Mereka Salah Hitung

Poin Penting Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 4,7 persen dari 4,8… Read More

1 hour ago

GrabX 2026

Grab resmi memperkenalkan 13 fitur berbasis kecerdasan buatan dalam ajang tahunan GrabX 2026.Peluncuran GrabX 2026… Read More

1 hour ago

Hasil Investigasi PBB: TNI Tewas di Lebanon Akibat Peluru Tank Israel

Poin Penting Temuan PBB menyebutkan peluru yang menewaskan prajurit TNI pada 29 Maret ditembakkan dari… Read More

1 hour ago

BI Catat DPK Valas Bank Capai Rp1.367,2 Triliun per Februari 2026

Poin Penting BI mencatat DPK valas Februari 2026 sebesar Rp1.367,2 triliun, relatif stabil dibanding Januari,… Read More

2 hours ago