Jakarta – Perbankan di Tanah Air akan diwajibkan untuk membayar Premi Restrukturisasi Perbankan (PRP), setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan pada 16 Juni 2023 lalu, yang efektif mulai 1 Januari 2025.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, PP tersebut didesain untuk mengantisipasi krisis keuangan yang terjadi seperti pada 1998 lalu. Saat itu, perbankan kesulitan likuiditas sehingga dibiayai oleh negara.
“Waktu tahun 1998 ketika perbankan morat marit yang bayarkan negara, biayanya 50% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Nanti dari situ ada pemikiran gimana kalau ada pengurangan beban ke negara apabila negaranya kacau seperti itu, maka keluarlah program PRP. Kalau dalam keadaan kritis, Presiden mengaktifkan PRP ITU baru dijalankan program itu,” ujar Purbaya dalam Pertemuan Tahunan LPS, Selasa, 20 Juni 2023.
Dia pun menyebutkan bahwa PRP akan diaktifkan ketika banyaknya industri perbankan yang jatuh atau mengalami kolaps bukan hanya satu bank saja.
“Tapi ada case khusus sekali ketika kita salah memanage ekonomi mudah-mudahan enggak, saya yakin selama saya di sini enggak. Tapi kan 10 sampai 20 tahun gak tahu,” katanya.
Di sisi lain, total premi yang perlu dibayarkan perbankan dalam setahun dinilai tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan dari industri perbankan. Lebih jauh, pembayaran premi PRP ini demi menjaga industri perbankan itu sendiri.
“Jadi harus ada dana dari industri yang menjaga itu, jadi memang sepertinya membebani perbankan. Tetapi kalau Anda lihat waktu 1998 siapa yang membebani pemerintah? Perbankan membebani pemerintah dan membebani rakyat. Jadi sekarang di balik sedikit,” katanya.
Kemudian, Purbaya pun menyebutkan dampaknya terhadap nasabah mungkin saja terjadi, yakni terdapat kenaikan bunga. Namun, pihaknya yakin margin perbankan dinilai masih memadai.
“Mungkin bunga mereka naik, tapi saya gatau, tapi kan kalau dilihat margin perbankan masih besar. Jadi Anda gak usah takut mungkin dia akan lebih kompetitif. Yang jelas tidak akan membuat banknya menjadi susah karena sudah kita hitung,” jelasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More
Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More
Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie memberikan sambutan saat acara… Read More
Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More
Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More
Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More