Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut, likuiditas perbankan terindikasi masih cukup sehat dan kuat. Hal ini seiring dengan intermediasi perbankan yang terus membaik.
Tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan yang tumbuh 11,35% yoy per Desember 2022, atau sebesar Rp6.424 triliun. Sedangkan, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,01% yoy, atau sebesar Rp8.154 triliun.
“Pemulihan kinerja intermediasi tersebut diikuti pula dengan terus membaiknya aspek pengelolaan kredit. Rasio Gross Non Performing Loan (NPL) pada periode Desember 2022 berada pada level yang terkendali sebesar 2,44%. Sementara rasio Loan at Risk perbankan terus menurun ke level 14,05%,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.
Adapun, Fundamental kondisi perbankan relatif kuat, sebagaimana ditunjukkan dengan rasio permodalan (KPMM) industri yang terjaga di level 25,43% pada periode Desember 2022.
Sementara itu, likuiditas juga tetap ample dengan rasio AL/NCD berada di level 137,69% dan AL/DPK sebesar 31,20%.
Membaiknya kredit perbankan diikuti dengan rentabilitas perbankan yang tumbuh positif dan stabil ditopang peningkatan efisiensi operasional, Purbaya mengatakan berarti likuiditas perbankan cukup memadai untuk mendorong ekspansi kredit ke depan.
“Kalau kita lihat dari kebijakan moneter bank sentral, pertumbuhan uang primer atau base money meningkat 30%. Itu angka yang amat bagus yang menunjukkan kondisi likuiditas riil di perekonomian kita amat baik,” tegasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More