Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang memiliki mandate di UU PPSK (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan) sebagai Lembaga Penjamin Polis (LPP) terus mempersiapkan terkait struktur organisasi program penjaminan polis yang targetnya akan direalisasikan paling cepat tiga tahun dari sekarang.
“Kami sudah mempersiapkan struktur organisasi di LPS sehingga ada kemungkinan itu bisa dijalankan dengan cepat. Kami menargetkan itu kalau bisa tiga tahun sudah diimplementasikan jadi LPS akan kerja lebih keras supaya tiga tahun dari sekarang program penjaminannya bisa berjalan,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Konferensi Pers, 28 Februari 2023.
Purbaya menjelaskan, program penjaminan polis ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi jika terjadi masalah pada perusahaan asuransi, uang nasabah akan tetap aman.
“Tentunya preminya tidak akan memberatkan nasabah. Yang jelas nanti nasabah akan lebih tenang menaruh uangnya di perusahaan asuransi dalam negeri. Jadi kalau ada asuransi yang jatuh uang nasabah akan aman,” jelasnya.
LPS juga tengah menyiapkan peraturan-peraturan turunan dari UU PPSK untuk menjalankan program penjaminan polis dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan DPR.
Program penjaminan polis akan dijalankan oleh LPS dalam 5 tahun sejak UU P2SK disahkan atau pada 2028. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More