Jakarta – Kendati perbankan tengah gencar menyalurkan kreditnya ke sektor infrastruktur yang diperkirakan telah menyedot likuiditas perbankan, namun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan, bahwa tahun ini dan tahun depan likuiditas perbankan masih cukup aman.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah, di Jakarta, Kamis, 14 September 2017. Menurutnya, arus dana asing yang masuk ke Indonesia yang cukup besar, telah menjadi faktor utama penopang likuiditas bank.
“Kondisi likuiditas saat ini dan prospek hingga akhir tahun menunjukan bahwa likuiditas perbnkan masih berada dalam posisi yang memadai,” ujar Halim.
Proyek infrastruktur pemerintah memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hal ini, kata dia, dikhawatirkan akan menyedot likuiditas perbankan yang sangat besar. Namun, arus dana asing yang masuk ke Indonesia telah menolong likuiditas perbankan.
“Saya lihat likuiditas masih aman tahun ini dan tahun depan. Arus dana asing yang masuk ke Indonesia itu cukup besar, sehingga ini telah menolong likuiditas perbankan kita. Saya kira likuiditas masih dalam posisi yang memadai,” ucapnya.
Di sisi lain, lanjut dia, saat ini Bank Indonesia sudah melonggarkan stance kebijakannya terkait dengan likuiditas bank. Sehingga, tambah dia, hal ini telah mendongkrak likuiditas perbankan nasional. Dengan demikian, posisi likuiditas perbankan masih cukup aman.
“Kalau tahun lalu BI betul-betul jaga. Nah di tahun ini keliatannya BI melonggarkan posisi likuiditas stance kebijakannya, jadi sterilisasinya tidak terlalu besar, sehingga likuiditas perbankan itu naik,” paparnya.
Dirinya meyakini, bahwa di akhir tahun ini dan tahun depan likuiditas perbankan tidak akan ada pengetatan. Menurutnya, hal ini tercermin pada jumlah likuiditas perbankan yang disimpan di Bank Indonesia masih sangat besar yakni sekitar Rp400 triliun.
“Kondisi likuiditas perbankan kita lebih banyak. Saya rasa gak ada keketatan sampai tahun depan, karena likuiditas bank yang ada di BI masih besar ada sekitar Rp400 triliun lebih. Dulu itu sempat dibawah Rp200 triliun. Artinya BI tahun ini akan lepasin saja,” tutupnya. (*)
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More