Moneter dan Fiskal

LPS Dukung Keterbukaan Informasi Pajak dan Perbankan

Jakarta–Guna mendata wajib pajak nakal yang selama ini menyembunyikan asetnya di dalam negeri maupun luar negeri, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendukung arahan pemerintah terkait keterbukaan informasi perpajakan dan perbankan.

Menurut Anggota Komisioner LPS Destry Damayanti, sejauh ini penerimaan pajak belum optimal, padahal pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia sangat tinggi.

“Kita tahu banyak yang tidak masuk akal, banyak individu besar tapi bayarnya minim dan faktanya penerimaaan pajak individu kita rendah sekali. Padahal pertumbuhan kelompok menengah atas makin tinggi,” ujarnya di Jakarta, Senin, 4 April 2016.

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu adanya keterbukaan informasi perpajakan dan perbankan guna memaksimalkan penerimaan pajak khususnya dari individu. Namun, kata Destry, keterbukaan ini harus dilakukan secara disiplin agar tidak disalahgunakan.

Kan memang ada aturannya dan kerahasiaan bank yang berhak buka itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. Jadi harus mulai keterbukaan sepanjang data itu digunakan untuk hak yang benar,” tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan, bahwa kebijakan keterbukaan informasi perpajakan dan perbankan secara internasional harus berjalan pada tahun 2018 mendatang.

Menurut Bambang, hal tersebut sudah disepakati pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada 26-27 Februari 2016.

Kebijakan keterbukaan informasi perpajakan dan perbankan atau automatic exchange of information (AEOI) akan memungkinkan pertukaran data perbankan serta pajak antarnegara, terutama memperlihatkan semua aset wajib pajak, termasuk yang disembunyikan di luar negeri.

Sistem ini berguna untuk menyaring wajib pajak nakal yang mencoba menyembunyikan aset ilegal di luar negeri. Setelah AEOI, para wajib pajak yang lalai menunaikan kewajiban pajak akan dikenakan tarif pajak untuk setiap aset disertai sanksi denda. (*)

 

Editor: Paulus Yoga

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Moody’s Turunkan Outlook Indonesia, BI Tegaskan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat

Poin Penting BI menilai penurunan outlook Moody’s tidak mencerminkan pelemahan ekonomi domestik. Stabilitas sistem keuangan… Read More

3 hours ago

Bantah Terkait Dugaan Kasus Pidana Pasar Modal, Berikut Klarifikasi Lengkap BUVA

Poin Penting PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) menegaskan tidak memiliki keterlibatan, baik langsung maupun… Read More

3 hours ago

Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen, Celios: Dari Mana Sumber Pertumbuhannya?

Poin Penting Celios pertanyakan pertumbuhan PDB 5,11 persen dipertanyakan, pasalnya konsumsi rumah tangga & PMTB… Read More

3 hours ago

Purbaya Lantik 43 Pejabat Pajak dan DJA, Ini Daftar Lengkapnya

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 40 pejabat eselon II di DJP dan… Read More

5 hours ago

Laba BCA Digital Melonjak 98 Persen Jadi Rp213,4 Miliar di 2025

Poin Penting BCA Digital raih laba Rp213,4 miliar, ditopang DPK Rp14,3 triliun (+22%) dan kredit… Read More

5 hours ago

OJK Targetkan Kredit Tumbuh 12 Persen di 2026, Begini Tanggapan Bankir

Poin Penting Pertumbuhan kredit perbankan diproyeksikan 10–12 persen, lebih tinggi dari target 2025 sebesar 9–11… Read More

6 hours ago