Keuangan

LPS Dalami Kajian Penjaminan Dana Dompet Digital

Jakarta– Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku masih terus mengkaji dan mendalami rencana penjaminan dana masyarakat dalam platform dompet digital seperti OVO dan GOPAY.

Hal tersbut disampaikan oleh Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Destry Damayanti dalam Diskusi 100 Ekonom Perempuan Memandang Indonesia Ke Depan, yang dihadiri sekitar 200 peserta, baik itu ekonom, pengusaha, akademisi, profesional, dan LSM di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (26/3).

Destry menyebut, pihaknya saat ini bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memastikan produk dana dompet digital merupakan instrumen simpanan berbasis bank.

“Kita masih bicara paling tidak ada kepastian dulu dengan OJK juga. Bahwa apakah ini akan masuk sebagai produk simpanan dan apakah yang mengeluarkan bank atau bukan,” kata Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti di Jakarta, Selasa 26 Maret 2019.

Dirinya mengaku, pihaknya tidak menutup kemunginan untuk menjamin produk tersebut seiring dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.

Destry menjelaskan, dalam Undang-Undang (UU) yang berlaku, LPS selama ini hanya bertugas menjamin produk simpanan yang dikeluarkan oleh perbankan. Sehingga, untuk menyasar dompet digital pihaknya butuh regulasi yang lebih jelas dan terarah.

“Karena gini, kita juga sebagai regulator harus melek juga terhadap perkembangan teknologi. Yang perlu kita definisikan dulu adalah bahwa pertama apakah produk ini yang namanya simpanan,” tukas Destry. (*)

Suheriadi

Recent Posts

Korban PHK Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan di 2025, Begini Detailnya

Jakarta – Pemerintah bakal memberikan bantuan tunai sebagai dukungan kepada para pekerja yang menjadi korban… Read More

17 mins ago

Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar, Crazy Rich Budi Said Ajukan Banding

Jakarta – Crazy Rich Surabaya, Budi Said mengajukan banding usai dirinya divonis 15 tahun penjara… Read More

25 mins ago

Top! Pemerintah Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS Ketenagakerjaan di 2025, Ini Ketentuannya

Jakarta - Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi 2025 dengan salah satu langkah utamanya adalah pemberian… Read More

53 mins ago

Indef Soroti Masalah Fiskal yang Bikin Utang RI Makin Bengkak

Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini… Read More

3 hours ago

Waskita Beton Precast Raih Kontrak Baru Rp2,22 Triliun per November 2024, Ini Rinciannya

Jakarta - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah mencatatkan capaian positif yang ditandai dengan… Read More

3 hours ago

BOII Targetkan Laba 2025 Naik Dua Kali Lipat di Tengah Kenaikan PPN 12 Persen

Jakarta - Pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.… Read More

7 hours ago