LPEI Perkuat Tata Kelola dan Anti Gratifikasi untuk Ekspor Nasional

Jakarta – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank terus berkomitmen dalam memperkuat transformasi tata kelola dan anti gratifikasi dalam lembaga tersebut.

Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Yon Arsal mengatakan, transformasi sendiri telah dimulai sejak tahun 2020. Di mana, fokus pada tiga pilar utama, yaitu manajemen risiko dan kualitas aset, model bisnis, serta infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan sumber daya manusia (SDM). 

“Transformasi selama lima tahun terakhir telah membawa LPEI ke titik perubahan signifikan dengan pencapaian positif. Ini mencerminkan kemajuan dan kesiapan LPEI dalam mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia,” jelasnya, dikutip Senin, 17 Maret 2025.

Menurutnya, keseriusan LPEI dalam penerapan prinsip tata kelola Lembaga yang baik, tercermin dalam hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang meningkat setiap tahunnya. 

Peningkatan ini merefleksikan komitmen kuat LPEI dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. 

Tanggapi Isu Hukum

Sementara itu, terkait dengan isu hukum yang tengah berproses di Aparat Penegak Hukum (APH), LPEI menegaskan bahwa penyaluran pembiayaan tersebut terjadi pada periode 2012 dan bukan merupakan kasus baru. 

Baca juga : Efisiensi Bikin LPEI Balikan Rugi jadi Laba Rp232,52 Miliar di 2024

LPEI secara tegas menerapkan kebijakan anti gratifikasi dan penyuapan dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai. 

“Setiap pegawai dan manajemen baru wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai tanda komitmen dalam penegakan proses bisnis yang bersih dan transparan, termasuk dilarang melakukan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan,” jelasnya.

LPEI juga secara berkala melakukan pelatihan dan penyuluhan terkait manajemen risiko, kode etik, anti-fraud, gratifikasi dan sebagainya serta menerapkan whistleblowing system (WBS) yang dapat diakses oleh publik melalui website LPEI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Keuangan sebagai salah satu upaya menerapkan Tata Kelola Lembaga yang baik. 

Baca juga : Sinergi Strategis BTN dan LPEI Dorong Pertumbuhan Ekspor Indonesia 

Berbagai upaya perbaikan LPEI telah menunjukkan hasil positif dari sisi bisnis, tercermin dari Non Performing Financing (NPF) baru di kisaran 0,02 persen dari debitur onboard sejak 2020. 

Di tahun 2024, LPEI juga berhasil menurunkan NPL gross menjadi 29,1 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 43,5 persen, serta mencatat penurunan NPL net dari 14 persen menjadi hanya 4,5 persen, yang menggambarkan perbaikan signifikan dalam kualitas portofolio secara keseluruhan. 

Tidak hanya dari sisi kinerja keuangan, LPEI juga mencatatkan kinerja yang positif dari sisi non finansial dengan meningkatnya jumlah Desa Devisa yang mencapai 1.845 desa dengan berbagai komoditas ekspor unggulan, tumbuhnya 1.097 eksportir baru, pelatihan kepada lebih dari 6.000 pelaku UKM berorientasi ekspor, serta menyelenggarakan 85 business matching bagi pelaku usaha Indonesia. 

Melalui program pelatihan, pendampingan, dan business matching, LPEI menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pertumbuhan UKM Indonesia. 

Secara menyeluruh, LPEI juga berperan aktif dalam membantu para debiturnya untuk dapat memperluas pasar ekspor ke lebih dari 180 negara, termasuk ke pasar ekspor non tradisional sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor tradisional dan meningkatkan diversifikasi pasar ekspor. 

Sejalan dengan itu, Yon mengatakan melalui berbagai program kerja, LPEI berkomitmen untuk terus mendukung ekspor Indonesia, khususnya melalui pemberdayaan UKM, Desa Devisa, dan pengembangan pasar ekspor non tradisional. (*)

Editor: Galih Pratama