ILUSTRASI. Kondisi IKN terkini. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah merealisasikan Rp2,85 triliun untuk pembebasan atau pengadaan lahan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menjelaskan realisasi Rp2,85 triliun tersebut merupakan pendanaan sejak pertengahan tahun 2023 hingga 4 Oktober 2024.
Baca juga: LMAN Berhasil Kelola 310 Aset, Ini Rinciannya
“Kalau ditotal sejak pertengahan tahun lalu sampai dengan saat ini kita sudah merealisasikan untuk IKN saja susah Rp2,85 triliun,” kata Basuki dalam Media Briefing LMAN, Senin, 7 Oktober 2024.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Rustanto merinci pendanaan IKN tersebut terdiri dari proyek IKN Dirjen Bina Marga Rp2,12 triliun, proyek IKN Dirjen Cipta Karya Rp692,12 miliar, dan proyek IKN Dirjen SDA Rp39,19 miliar.
Baca juga: LMAN Kelola 158 Apartemen Hasil Sitaan BLBI, Harga Sewa Cuma Segini
“Per 4 Oktober 2024 kita kategorikan per instansi-instansi yang menginisiasi pembangunan PSN itu sendiri yang membutuhkan tanah, pertama Dirjen Bina Marga Rp2,12 triliun, IKN Dirjen Cipta Karya Rp692,12 miliar, kemudian Dirjen SDA Rp36,19 miliar,” jelas Rustanto.
Adapun untuk sepanjang tahun ini atau periode Januari hingga 4 Oktober 2024, pendanaan lahan sektor IKN telah menggelontorkan atau merealisasikan Rp1,43 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More
Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More
Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More
Poin Penting OJK menyiapkan aturan pengawasan finfluencer yang ditargetkan rampung pertengahan 2026, dengan fokus pada… Read More
Poin Penting Purbaya menilai lambatnya penyerapan anggaran K/L dan Pemda merupakan masalah klasik yang terjadi… Read More