LKPP Dorong Peningkatan Anggaran Pengadaan Pemerintah Lewat Pemanfaatan Toko Daring

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan Toko Daring untuk memfasilitasi belanja barang/jasa secara digital di lingkup kementerian, lembaga, dan pemda, melalui kerjasama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP, Imam Arumsyah mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah mengamanatkan pengadaan pemerintah harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), setiap belanja senilai Rp400 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dapat berkontribusi terhadap 2 juta lapangan pekerjaan.

“Bayangkan setiap tahun belanja pemerintah diatas Rp1.100 triliun. Kalau minimal kita belanja Rp400 triliun, maka pertumbuhan ekonomi bisa di atas 1,8 persen,” ungkap Imam dalam dalam Talkshow Percepatan Digitalisasi Pengadaan Pemerintah Melalui Toko Daring Mbizmarket, dikutip, Jumat 1 September 2023.

Meski demikian, serapan anggaran pemerintah diakui cenderung lamban. Dari total rencana umum pengadaan pemerintah secara nasional tahun 2023 senilai Rp1.106,49 triliun, total realisasi per 18 Agustus tercatat baru Rp442,5 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang akan menambah total anggaran. Sedangkan, sisa waktu efektif untuk penyerapan anggaran hanya tersisa 3 bulan, dimana beberapa kementerian/lembaga sudah menghentikan pengadaan pada bulan Desember 2023.

Baca juga: E-commerce Masih Jadi Pilihan untuk Belanja Produk Elektronik Hingga Kesehatan, Ini Alasannya

“Ini menjadi perhatian kita semua, perlu dipikirkan strategi pengadaan barang yang lebih baik. Maka salah stau strateginya membelanjakan barang dan jasa melalui metode lebih cepat, yakni pembelian secara elektronik (e-purchasing), lewat ekatalog dan Toko Daring,” ujar Imam. 

Lebih lanjut, Imam mengatakan, masih ada gap cukup besar untuk mencapai target e-purchasing Rp500 triliun. Di samping itu, Kepala LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP No 3 Tahun 2023, pada bulan Mei 2023, yakni menargetkan kementerian/lembaga/pemda untuk menerapkan belanja barang/jasa belanja melalui sistem elektronik sebesar 30 persen dari pagu anggaran belanja.

Kepala Seksi Peraturan PPN Perdagangan Kementerian Keuangan, Jehuda Bill Jonasmenyatakan pemerintah telah memberikan kemudahan perpajakan dalam belanja secara daring melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. 

Peraturan itu memberikan potongan pajak penghasilan untuk transaksi barang/jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, yakni hanya 0,5 persen dari yang sebelumnya PPh 1,5 persen untuk barang dan PPh 2 persen untuk jasa. Ketentuan itu bertujuan mendorong usaha kecil dan menengah untuk masuk ke sistem pengadaan pemerintah berbasis daring.

“Kami dorong PMK No. 58/2022 untuk memasukkan sebanyak-banyaknya pengusaha kecil dan menengah ke sistem pengadaan pemerintah, karena kami ingin UKM menikmati belanja APBN,” katanya. 

Selain itu, PMK  No. 58/2022 membawa kemudahan administrasi perpajakan bagi instansi pemerintah dalam transaksi pengadaan barang/jasa secara elektronik. Mekanisme pemungutan, pelaporan dan penyetoran PPh dan PPN dilakukan oleh pihak yang memfasilitasi belanja atau toko daring.  

Jehuda melanjutkan, kemudahan pengadaan yang ditawarkan teknologi ditopang oleh perpajakan yang mudah dan cepat. Namun, kemudahan perpajakan tersebut tidak berlaku untuk metode belanja barang/jasa secara konvensional dimana instansi pemerintah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Selain itu, instansi pemerintah harus punya kemampuan memilah pajak yang dipungut.

“Beban administrasi kerap membuat pemerintah terlambat setor atau tidak lapor pajak,” ungkap Jehuda.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri, Ucup Hidayat menambahkan bahwa hasil analisa memperlihatkan keunggulan dan tantangan metode pengadaan barang/jasa melalui toko daring. Beberapa keunggulan toko daring antara lain metode pembayaran dan transfer cukup lengkap dan cepat, tampilan fitur yang mudah, serta jaminan terhadap waktu pengiriman.

“Toko daring perlu menjadi mitra dalam tata kelola pemerintah,” paparnya.

Baca juga: Ngeri! Negara Bisa Rugi Rp1,5 T Akibat Larangan E-Commerce Jual Barang Impor Dibawah USD100

Sementara itu, Vice President Mbizmarket, Joko Wardoyo mengungkapkan bahwa Mbizmarket sebagai salah satu PPMSE/ mitra Toko Daring LKPP telah digunakan di 34 provinsi, 162 kabupaten/kota  dan 40 kementerian/lembaga Republik Indonesia. Penyedia barang/jasa di Mbizmarket yang aktif tercatat 37.120, produk tayang berjumlah 897.446 produk, dengan jumlah pembeli 44.123 di seluruh Indonesia. 

Mbizmarket sebagai marketplace pengadaan akan melaksanakan proyek percontohan untuk pengunaan kartu kredit Indonesia dalam transaksi pembayaran. Penggunaan kartu kredit Indonesia (KKI) untuk belanja di Mbizmarket meliputi dua tahapan.

“Yakni tahap pembayaran menggunakan QRIS dengan nominal transaksi maksimal Rp10 juta yang akan dirilis pada tanggal 1 Oktober 2023. Sedangkan, transaksi belanja di atas 10 juta akan dirilis di awal tahun 2024, menggunakan token dan pembayaran menggunakan KKI,” jelas Joko. (*) 

Editor: Rezkiana Nisaputra