Jakarta–Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) masih menunggu Peraturan Pemerintah terkait holding BUMN. Revisi PP No 44 Tahun 2005 itu saat ini sudah ditandatangani oleh Menteri BUMN, dan menunggu tanda tangan Menteri terkait lainnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, saat ini yang sudah siap adalah Holding Energi. Ia menargetkan sebelum akhir tahun, kelima holding BUMN sudah dapat beroperasi.
“Yang sudah hampir final adalah Pertamina dalam beberapa minggu lagi kita harap pecah telur. Targetnya kalau bisa sebelum akhir tahun kelimanya sudah selesai,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno di Jakarta, Senin 25 Juli 2016.
Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Jasa Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, Agustus ini kemungkinan holding migas sudah selesai. Sementara untuk holding lainnya akan segera menyusul, termasuk holding perbankan. Ia mengatakan setelah PP diteken, keputusan holding tersebut perlu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena terkait dengan aturan perusahaan terbuka.
“Iya, PP kan udah diparaf Bu Menteri, nanti tunggu menteri terkait lainnya, misal Menteri ESDM, Menkeu, Setneg, Kemenkumham, begitu sudah, kan nanti karena terkait perusahaan terbuka, diumumkan untuk RUPS,” kata Gatot.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN berencana membentuk lima holding BUMN yaitu holding sektor energi, infrastruktur, jalan tol, perumahan, jasa keuangan. (*)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan internasional. Termasuk… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan… Read More
Jakarta - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menargetkan jumlah agen asuransi umum mencapai 500 ribu… Read More
Jakarta – Di tengah fenomena makan tabungan alias mantab akhir-akhir ini, pertumbuhan antara ‘orang-orang tajir’… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut tren pertumbuhan UMKM cenderung melambat, sejalan dengan risiko kredit UMKM… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti pentingnya peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia… Read More