Jakarta–Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) masih menunggu Peraturan Pemerintah terkait holding BUMN. Revisi PP No 44 Tahun 2005 itu saat ini sudah ditandatangani oleh Menteri BUMN, dan menunggu tanda tangan Menteri terkait lainnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, saat ini yang sudah siap adalah Holding Energi. Ia menargetkan sebelum akhir tahun, kelima holding BUMN sudah dapat beroperasi.
“Yang sudah hampir final adalah Pertamina dalam beberapa minggu lagi kita harap pecah telur. Targetnya kalau bisa sebelum akhir tahun kelimanya sudah selesai,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno di Jakarta, Senin 25 Juli 2016.
Dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Jasa Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, Agustus ini kemungkinan holding migas sudah selesai. Sementara untuk holding lainnya akan segera menyusul, termasuk holding perbankan. Ia mengatakan setelah PP diteken, keputusan holding tersebut perlu ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena terkait dengan aturan perusahaan terbuka.
“Iya, PP kan udah diparaf Bu Menteri, nanti tunggu menteri terkait lainnya, misal Menteri ESDM, Menkeu, Setneg, Kemenkumham, begitu sudah, kan nanti karena terkait perusahaan terbuka, diumumkan untuk RUPS,” kata Gatot.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN berencana membentuk lima holding BUMN yaitu holding sektor energi, infrastruktur, jalan tol, perumahan, jasa keuangan. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More