JK Tekankan Pentingnya Tingkat Pengawasan Perbankan
Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memandang penurunan bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR) masih terbuka lebar pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Oktober ini seiring dengan masih stabilnya perekonomian.
Direktur Utama BRI Sunarso menilai, penurunan bunga acuan dapat menggairahkan industri perbankan guna lebih ekspansif terhadap penyaluran kredit. Sebab, menurutnya, hingga saat ini likuiditas perbankan masih cukup ketat.
“Kalau BI Rate turun saya pikir bagus untuk market, karena kami melihatnya bahwa sebenarnya sekarang ini pricing-nya turun, tetapi kami mengahadapi kenyataan bahwa LDR (industri) masih di atas 90 persen,” kata Sunarso di Gedung BRI I, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.
Sunarso menambahkan, dengan penurunan suku bunga acuan BI, nantinya diharapkan dapat diikuti dengan relaksasi-relaksasi kebijakan lain yang lebih akomodatif.
Sebelumnya, pada RDG BI periode September 2019 sendiri BI memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,25%.
Kebijakan penurunan lanjutan pada bulan lalu konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah di bawah titik tengah sasaran dan imbal hasil investasi aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta sebagai langkah pre-emptive untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.
Sebagai informasi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan adanya perlambatan pertumbuhan DPK yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan kredit pada periode Agustus 2019 sehingga mendorong terjadinya kenaikan LDR perbankan dari level 93,81% pada Juli lalu menjadi 94,04% pada Agustus.
Tercatat, berdasarkan indikator likuiditas LPS pada periode Agustus,Pertumbuhan kredit secara tahunan perbankan tumbuh sebesar 8,59% yoy, sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh
7,62% secara yoy. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More