JK Tekankan Pentingnya Tingkat Pengawasan Perbankan
Jakarta — Ketua Umum Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo memandang pengetatan likuiditas sudah tidak akan membayangi bisnis perbankan dalam lima tahun ke depan saat periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dirinya bahkan melihat, tantangan perbankan bagaimana bisa membaca demand komoditas pasar untuk penyaluran kreditnya.
“Untuk perbankan rasanya potensinya membaik ya karena likuiditasnya memang sudah melonggar. Sekarang challenges-nya kan dari sisi komoditas terutama kalau kita lihat dari pertumbuhan konsumer. Demand kita cukup yakin untuk sektor seperti pariwisata, tumbuh baik,” kata Kartika di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.
Kartika yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri juga menilai, saat ini perbankan harus shifting pada segmen ritel guna terus mengantisipasi berlanjutnya konflik perang dagang (tradewar) antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
“Jadi bagaimana kita shifting agar kita fokus ke sektor yang sudah tidak mengalami dampak dari tradewar ini,” tambah Kartika.
Sebagai informasi, berdasarkan data OJK, loan to deposit ratio (LDR) perbankan sebagai rasio likuiditas cenderung membaik dari 94,28 persen pada Juni 2019 menjadi 93,81 persen pada Juli 2019.
Tercatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum pada Juli 2019 membaik menjadi 8,01 persen secara setahunan (yoy) dari 7,42 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Lebih rinci, pada periode yang sama, pertumbuhan kredit berada di level di posisi 9,91 persen (yoy) pada Juli 2019 yang tumbuh dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 9,58 persen. Hingga akhir tahun 2019 proyeksi pertumbuhan kredit dan DPK masing-masing adalah 11,7 persen dan 7,4 persen. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More