Likuditas Ketat, Bank Commonwealth Rajin Konsultasi Ke Regulator
Jakarta — PT Bank Commonwealth (Bank Commonwealth) mengaku terus berkordinasi dengan regulator guna menghadapi pengetatan likuiditas yang sedang berlangsung di industri perbankan nasional saat ini yang ditandai oleh angka rata rata LDR mencapai 94%.
Presiden Direktur Bank Commonwealth Lauren Sulistiawati menyebut, saat ini sumber pendanaan perbankan sudah cukup variatif tidak hanya melalui dana murah saja.
“Kita sering diskusi dengan regulator. Karena sekarang LDR hanya satu-satunya pengukuran likuiditas semua bank, apakah ini masih relevan, karena sekarang kan sumber pendanaan bank banyak banget,” kata Lauren di Jakarta, Selasa 4 Desember 2018.
Walau begitu dirinya menyebut, saat ini likuiditas miliknya masih sangat longgar. Bahkan Lauren sendiri menyebutkan bahwa LDR Bank Commonwealth masih dikisaran 75%.
Baca juga: Kembangkan Digital, Commonwealth Incar 200 Tyme Digital Kiosk
“Kalau kita lihat likuiditas Commonwealth sebenernya kita sangat liquid. Kalau LDR tadi sebenernya dibawah 80% bisa 75%. Jadi sesuatu yang kita harus terus menerus diskusi dengan regulator,” kata Lauren.
LDR sendiri menjadi parameter untuk melihat ketersediaan dana (likuiditas) bank untuk memenuhi penyaluran kreditnya. Berdasarkan Peraturan No. 17/11/PBI/2015, mengatur bahwa batas bawah LDR, yang kemudian berubah menjadi LFR sebesar 78 persen sedangkan batas atasnya ditetapkan sebesar 92 persen.
Sebagai informasi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah merilis data pada September 2018, dimana kredit perbankan sudah tumbuh 12,96%. Sementara DPK hanya tumbuh 6,6%. Hal ini membuat loan to deposit ratio (LDR) menyentuh 94%.
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More