Bank BJB Matangkan Penerbitan Obligasi Senilai Rp2 Triliun
Bandung – Guna mengantisipasi kebutuhan dana masyarakat pada hari libur pergantian tahun 2017, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) menyiapkan dana likuiditas melalui jaringan e-channel perseroan.
Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan mengatakan, perseroan mempersiapkan layanan prima dalam menyambut musim liburan pergantian tahun, berupa layanan operasional terbatas khususnya bagi nasabah Pemerintah Daerah (Pemda), Angsuran Penerimaan Kredit dan Setoran Pembayaran Pajak.
Menurutnya, layanan perbankan jelang hari libur pergantian tahun didukung oleh jaringan 1.340 ATM, jaringan ATM Bersama, jaringan PRIMA dan VISA yang tersebar di di berbagai daerah.
“Selain penarikan uang tunai, seluruh layanan e-channel ini menyediakan sarana yang memungkinkan nasabah bertransaksi dengan aman dan nyaman, berupa informasi rekening, transfer, pembayaran air, dan layanan perbankan lainnya,” ujar Irfan dalam keterangannya, di Bandung, Jumat, 29 Desember 2017.
Sebagai informasi, untuk kegiatan operasional pada 29 Desember 2017 tetap berjalan normal, 30 Desember 2017 layanan normal (kliring debet ditiadakan) dan 31 Desember 2017 layanan operasional terbatas.
Dalam menghadapi tahun baru, perseroan menyiapkan program menarik untuk menghimpun dana pihak ketiga dan fee besed incom seperti bjb SurePrize Tandamata Berjangka 2017, BJB Amazing SurePrize 2017, BJB Lucky SurePrize dan Program Customer Reward Bancassurance 2017.
“BJB SurePrize Tandamata Berjangka merupakan program promosi berupa pemberian hadiah langsung kepada nasabah yang membuka rekening bjb Tandamata Berjangka dengan setoran dan jangka waktu tertentu,” ucapnya. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More