Lewat Skema Ini, BRI Siap Salurkan KPR Subsidi Rp2,92 Triliun di 2025

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menargetkan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi Rp2,92 triliun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 2025.

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema FLPP dan Tapera, tahun ini BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi. 

Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau. Ini juga sebagai upaya menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Baca juga: Siap-siap! Industri Asuransi Berpeluang Terlibat dalam Program 3 Juta Rumah Prabowo

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

“BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Handayani dikutip 22 Januari 2025.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Baca juga: BRI Salurkan KUR Rp184,98 Triliun Sepanjang 2024

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Sementara, Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional.

“Untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak,” jelas Erick. (*)

Editor: Galih Pratama