Jakarta–Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) menyepakati sinergi sistem pembayaran guna meningkatkan efisiensi transaksi perbankan. Dalam sinergi ini Himbara menggandeng PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk membentuk perusahaan prinsipal yang akan memfasilitasi proses switching transaksi di antara bank-bank Himbara.
Menurut Menteri BUMN Rini M. Soemarno, pembentukan ekosistem National Payment Gateway (NPG) merupakan salah satu inisiatif strategis yang menyokong visi pemerintahan Indonesia untuk terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sehingga, bank-bank pemerintah bisa sama-sama mewujudkan NPG.
Ketua Himbara yang juga sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Asmawi Syam mengatakan, sinergi dalam sistem pembayaran dan perwujudan NPG tersebut bisa mendorong penghematan dan efisiensi bank hingga sebesar Rp6,8 triliun per tahun.
“Selama ini kami membayar ke switching company. Sekarang kami bisa lebih menghemat dengan kami membuat sendiri,” ujar Asmawi di Gedung Kementerian BUMN, Jumat, 9 September 2016.
Sejauh ini, kata dia, perbankan harus membuat ATM dan jaringannya secara sendiri-sendiri. Sehingga, hal tersebut membuat bank tidak efisiensi. Misalnya, pembelian satu unit mesin ATM bisa memakan biaya mencapai Rp100 juta. Jadi, setiap bank setidaknya harus merogoh kantong Rp100 juta untuk satu unit mesin ATM.
Dengan adanya sinergi ini, lanjut dia, maka operasional ATM bisa dilakukan secara bersama-sama dan lebih hemat. “Kalau beli sendiri Rp100 juta, sekarang bisa dibagi empat berarti masing-masing Rp25 juta. Itu penghematan. Kami bisa menghemat tiga perempatnya dan hanya bayar seperempatnya, yang dihemat Rp75 juta,” katanya.
Untuk tahap awal, pembentukan entitas perusahaan yang akan menjadi prinsipal dilakukan oleh Telkom melalui penyertaan modal awal yang bersifat sementara hingga terbentuknya Holding BUMN Keuangan. Selanjutnya, Holding BUMN Keuangan akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan prinsipal. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More