Headline

Lewat Kredit Mikro, BTN Sasar Pekerja Informal

Jakarta–PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan memperluas segmen pembeli rumah yakni segmen pekerja informal atau pekerja berpenghasilan tidak tetap. Pasalnya, selama ini perseroan hanya fokus pada pekerja formal dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja.

“Kita akan perluas segmen kita. Kemarin PNS dan pekerja formal saja. Sekarang PNS, pekerja, dan masyarakat penghasilan tidak tetap juga agar mampu memiliki rumah yang layak,” ujar Direktur Utama BTN, Maryono, di Jakarta, Rabu malam, 8 Juni 2016.

Untuk perluasan segmen tersebut, kata dia, BTN akan mengenalkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mikro kepada para pekerja informal. Lewat kredit mikro itu, maka para pekerja informal akan mendapatkan cicilan kredit yang lebih ringan jika dibandingkan dengan KPR subsidi.

“Dengan kredit mikro menjadi segmen yang baru masuk ke masyarakat informal, dengan begitu harapannya kita bisa menaikkan pembiayaan perumahan,” tukas Maryono.

Menurut Maryono, rencananya tersebut untuk mendukung program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Sementara di 2016 ini, perseroan menargetkan penjualan rumah hingga 570 ribu unit. Target ini meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai 470 ribu unit rumah.

Untuk mendukung perluasan segmen pekerja informal, perseroan mengaku akan melakukan kerja sama dengan para pengembang perumahan. Hal ini bertujuan, agar permintaan rumah yang selama ini terus meningkat dapat terpenuhi. Dia menilai, penjualan perumahan untuk masyarakat menengah kebawah masih sangat menjanjikan.

“BTN akan tetap konsisten dalam pembiayaan perumahan, baik KPR nonsubsidi maupun subsidi. BTN terus melakukan pendekatan kepada pengembang untuk mempercepat permintaan KPR yang terus meningkat,” tutup Maryono. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

8 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

8 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

8 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

8 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

9 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

11 hours ago