Ilustrasi: Pelaku UMKM kerajinan tangan/istimewa
Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) siap memberikan pembiayaan syariah ke UMKM sebesar Rp10 miliar untuk mengembangkan permodalan bisnisnya.
Pendanaan tersebut diberikan melalui program Entrepreneur Financial Fiesta (EFF) 2024 yang bertujuan untuk mengakselerasi pembiayaan bisnis UMKM di Tanah Air.
Baca juga: Pengembangan UMKM Berbasis Risiko
Asisten Deputi Pembiayaan Wirausaha dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kewirausahaan KemenKopUKM Edhi Kusdiyarwoko Dwikuncono mengungkapkan, program ini bertujuan untuk meningkatkan akses para pelaku usaha ke berbagai skema permodalan bisnis.
“EFF 2024 hadir untuk memberikan dorongan baru bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Kami berkomitmen untuk mendukung para wirausaha dengan akses pembiayaan yang lebih mudah dan pendampingan yang holistik,” ujar Edhi dalam keterangan resmi, 10 Februari 2024.
Lebih lanjut Edhi menjelaskan, salah satu solusi utama yang akan ditawarkan dalam EFF 2024 adalah Securities Crowdfunding, yang akan diwadahi melalui platform online LBS Urun Dana.
Baca juga: Top! UMKM Binaan BNI Ini Tembus Pasar Ekspor, Terbang Hingga Amerika Sampai ke German
Adapun LBS Urun Dana merupakan platform Securities Crowdfunding berbasis syariah yang telah diizinkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta diawasi aspek syariahnya.
“Melalui EFF 2024, bersama LBS Urun Dana, para wirausaha bisa mendapatkan pembiayaan syariah untuk mengembangkan permodalan bisnis hingga Rp10 miliar,” kata Edhi. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More