Pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang dilaksanakan pada hari ini, Sri mulyani juga mengungkapkan, dari pelaksanaan program tax amnesty, total deklarasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam maupun luar negeri mencapai Rp4.881 triliun. “Harta senilai Rp4.881 triliun selama ini tidak disampaikan di dalam formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan,” ucapnya.
Baca juga: AEoI Akan Buka Data Nasabah Bersaldo Besar
Dari nilai tersebut, tercatat didominasi kas setara kas, surat-surat investasi, maupun surat berharga senilai Rp3.008,3 triliun atau 58,6 persen. Sementara sebesar Rp2.093,1 triliun merupakan deklarasi aset di dalam negeri.
Menkeu menuturkan, lewat data ini menunjukkan bahwa Ditjen Pajak selama ini tidak mampu atau memiliki keterbatasan untuk mengakses data keuangan Wajib Pajak (WP) di dalam negeri, dan menjadi penyebab stagnasi rasio pajak.
“Keterbatasan akses informasi keuangan memberi kontribusi terhadap rendahnya rasio pajak di Indonesia yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, di samping karena kondisi perekonomian yang melemah,” tandasnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting Pengguna MADINA naik 13% menjadi lebih dari 13.700, dengan frekuensi transaksi mencapai 2… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More
Poin Penting PKSS menargetkan pertumbuhan dengan memperluas pasar di luar BRI Group, membidik total 360… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN menurun ke bawah 10%, dari sebelumnya sekitar 26%, dengan target… Read More