Ekonomi dan Bisnis

Lembaga Pengawas Developer Perlu Segera Dibentuk

Jakarta – Masih banyaknya pengembang-pengembang (developer) yang nakal dan obral janji, membuat para konsumen takut untuk membeli atau mencicil rumah. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah lembaga atau regulator yang dapat mengawasi developer, agar memberikan rasa aman pada konsumen.

Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Rela Ginting mengatakan, berdasarkan data yang masuk ke OJK pengaduan konsumen terkait dengan sektor properti mencapai 664. Angka ini hanyalah para konsumen yang melakukan pengaduan langsung ke OJK dan belum termasuk data dari bank yang menyalurkan kredit properti.

“Itu sebetulnya 664 yang menghubungi kami akumulasi dari 2013 sampai April 2017. Tapi itu bukan hanya pengaduan, termasuk juga konsumen yang nanya-nanya. Bagi kami, lembaga itu sangat perlu. Misalnya bagaimana kita memastikan kualitasnya,” ujar dia kepada Infobank di Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017.

Meski saat ini sudah ada asosiasi yang bernama Real Estate Indonesia (REI), namun asosiasi tersebut tidak bisa menegur atau memberikan sangsi kepada para developer yang nakal. Terlebih, belakangan banyak sekali developer asing yang masuk ke Indonesia dan belum terdaftar sebagai anggota REI. Sehingga REI pun tak bisa berbuat banyak karena hanya sebatas asosiasi.

“Banyak pertanyaan soal developer. Misal katakan ukuran tanahnya ternyata engga sesuai. Bahkan kadang-kadang desain atau tata ruangnya di dalam engga sesuai. Sampai-samapi kualitas semennya dipertanyakan juga. Ada sampai apartemen itu hadapnya ternyata engga sesuai yang dijanjikan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, penting sekali bagi pemerintah untuk segera membentuk lembaga khusus yang dapat mengawasi developer yang ada di dalam ngeri. Dengan dibentuknya otoritas yang mengawasi developer maka developer-developer yang nakal tersebut dapat dikenakan teguran atau bahkan sangsi yang diberikan oleh lembaga tersebut.

“Itu kan jelas menurut saya ada satu lembaga khusus awasi developer nya. Yang istilahnya ngasih sanksi kalau memang dia tidak menepati janjinya. Karena memang kualitas bangunan itu sangat penting,” ucapnya.

Di lain sisi, para konsumen juga harus pandai-pandai dalam memilih developer. Menurutnya, konsumen harus tahu latar belakang developer yang dipilihnya. Misalnya, developer tersebut sudah pernah membangun properti dimana saja, lalu dari segi izin juga harus patut ditanyakan kelegalannya. Jangan sampai tergiur harga murah tapi berujung penipuan.

“Ya salah satunya, tentu saja tanya proyek-proyek sebelumnya di mana. Kalau saya jadi konsumen sih gitu. Sudah berapa lama jadi developer dan pernah bangun di mana saja. Kemudian izin-izinnya perlu ditanya. Itu diminta juga. Tanahnya bagaimana? Sudah dikuasai sepenuhnya belum?,” jelasnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

OJK Tunjuk Bank Kalsel Jadi Bank Devisa, Potensi Transaksi Rp400 Triliun

Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More

1 hour ago

Riset Kampus Didorong Jadi Mesin Industri, Prabowo Siapkan Dana Rp4 Triliun

Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More

2 hours ago

Peluncuran Produk Asuransi Heritage+

PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More

2 hours ago

DPR Desak OJK Bertindak Cepat Cegah Korban Baru di Kasus DSI

Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More

2 hours ago

Penyerahan Sertifikat Greenship Gold Gedung UOB Plaza

UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More

5 hours ago

BSI Catat Pembiayaan UMKM Tembus Rp51,78 Triliun per November 2025

Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More

9 hours ago