Lebih dari Rp500 Triliun Dana Telah Dialirkan ke Desa

Jakarta – Pemerintah menyebutkan, ratusan triliun anggaran telah dialiran ke wilayah pedesaan. Anggaran tersebut sebagian besar berasal dari adalah partisipasi swasta atau lembaga, serta pihak-pihak terkait, juga tentunya dana desa. Namun, kemanfaatan dana yang mencapai ratusan triliun itu diharapkan mampu bahkan harus menghasilkan output positif pada pembangunan ekonomi dan masyarakat perdesaan secara berkelanjutan.

Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal – Kementerian Desa PDTT, Samsul Widodo dalam Forum Dialog ISED 2020 yang digelar secara virtual, Senin (09/11/2020) mengatakan, hingga saat ini, total dana dari pemerintah dan swasta yang masuk ke desa-desa telah mencapai sekitar Rp500 Triliun. “Lalu ada tambahan dana desa sekitar 1 hingga 2 miliar rupiah. Jadi uang sudah sangat banyak yang mengalir ke desa. Kami sangat berharap pendampingan dari teman-teman ISED, bahwa bagaimana proyek ISED dapat mendorong ekosistem kolaboratif”jelas Widodo.

Dari dana yang mencapai ratusan triliun itu, pembangunan desa membutuhkan pendampingan sehingga beragam pembangunan di desa baik itu infrasturktur jalan, irigasi, dan lain sebagainya, memilki satu konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk diketahui, proyek ISED (Inovasi dan Investasi untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang Inklusif) merupakan hasil dari kerja sama bilateral pemerintah Indonesia dan Jerman yang didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN / Bappenas) dan diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Tahun depan proyek ISED akan memasuki tahun ke 10 sekaligus periode akhir dari program ISED.

Namun, mengingat kuatnya ISED dalam hal pendampingan masyarakat dalam konteks pengembangan SDM, dan enterpreneuship di masyarakat, dengan model bisnis inklusif, diharapkan best practicedari proyek ISED ini bisa diterapkan di daerah lain, mengingat selama ini masih berpusat di wilayah Nusa Tenggara Barat.

“ISED itu kuatnya di pendampingan. Nah, anggaran ke depan masih sangat besar untuk pengembangan desa. Bahkan dana desa 2021 sudah kita prioritaskan untuk SDGs Desa. Misalnya dari dana 1-3 miliar dana desa itu kita harapkan untuk tujuan produktivitas sehingga tercipta peran kerja. Kalau bangun pagar saja, itu tidak korelasi langsung ke produktivitas. Kita punya 7000 lebih desa. Maka kita butuh ekosistem kolaborasi untuk mengoptimalkan bisnis inklusif mulai dari desa. Jadi nantinya desa wisata bisa didorong untuk penciptaan lapangan kerja baru, atau bisa menampung tenaga kerja. Adapatasi kebijakan baru ini kami pemerintah sudah persiapkan,” jelas Widodo.

Dia menjelaskan, Sustainable Development Goals (SDGs) Desa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa diimplementasikan mulai 2021 sesuai dengan Permendesa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021. SGDs Desa adalah pembangunan total atas desa yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa.

“Dalam SDGs itu ada Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. SDGs Desa mengharagai keberagaman agama, budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia, juga menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang,” jelas Widodo.

Victoria br. Simanungkalit, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi & UKM juga menilai proyek seperti ISED harus diduplikasi untuk dikembangkan di wilayah lain mengingat ada hasil yang signifikan dari proyek tersebut. “Kita lihat di NTB, banyak tenaga kerja pergi ke luar negeri. padahal sumber daya alam ada di sana. Maka kami kolaborasi dengan ISED dan juga banyak pihak. Kita buatkan model bisnis berkelanjutan, siapkan SDM dan keuntungan yang kontinyu, dan bisnis berkelanjutan,” jelas Victoria dalam forum dialog yang sama.

Dia menjelaskan, untuk area NTB beberapa pihak swasta juga terlibat seperti Panorama Group yang mendampingi masyarakat di NTB untuk pelatihan membuat paket bisnis pariwisata. Lalu dari sisi kuliner ada Anomali Coffee yang mengangkat kearifan lokal dengan mengembangkan kuliner lokal dalam kemasan ber-taste global. Lalu baik pelaku bisnis pariwisata dan produk kuliner lokal pun bisa berstandarisasi dan tersertifikasi. Selain itu, peran Marta Tilaar dalam melatih tenaga kerja pijat tersertifikasi, dalam hal ini mengangkat peran kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.