Keuangan

Lawan Rentenir, OJK Dorong Program TPKAD

Yogyakarta – Otoritas Jasa keuangan (OJK) membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera khususnya pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sampai akhir September 2022, sebanyak 452 TPKAD di 34 provinsi.

“Melalui TPAKD para pelaku jasa keuangan telah memberikan dampak nyata untuk mendukung UMK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, di Yogyakarta, Sabtu, 22 Oktober 2022.

Salah satu program dari TPKAD yaitu Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan formal kepada UMK dengan proses cepat, mudah dan bunga rendah. Sampai dengan triwulan-II tahun 2022, program KPMR telah diimplementasikan oleh 76 TPKAD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 107 skema model pembiayaan.

“Ini penyalurannya dahsyat sampai Rp4,4 triliun kepada 337.940 debitur. Ini adalah mereka yang butuh pendanaan Rp1 juta, Rp2,5 juta dan maksimal Rp5 juta. Jadi ini program yang sangat bagus dan berhasil kita akan dorong semakin banyak di daerah,” jelasnya.

OJK akan terus menghimbau dan mendorong lembaga jasa keuangan serta pemerintah agar menciptakan skema produk yang bisa meningkatkan literasi keuangan di daerah. (*) Irawati

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

7 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

7 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

7 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

7 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

8 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

11 hours ago